Sri Mulyani Soroti Beragam Persoalan BLU di 2020

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti, beragam persoalan Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang 2020. Salah satunya belum semua BLU menerapkan kontrak kinerja pada tahun 2020. Tercatat baru ada sekitar 86 persen yang sudah melakukan kontrak kerja.

"Ini juga menggambarkan berartti masih ada BLU yang belum punya ukuran apa untuk kinerjanya. Saya berharap tahun ini tahun 2021 tidak ada satupun BLU yang dikecualikan," kata dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3/2021).

Tidak hanya itu, Bendahara Negara itu juga menyoroti, kontrak kinerja di level organisasi belum juga semuanya diturunkan kepada level pegawai. Sebab sepanjang 2020 baru tercatat sekitar 56,5 persen satuan kerja BLU yang melakukan cash giving ke bawah sampe kepada level pegawai.

"Saya juga berharap bahwa BLU mengatakan sulit buat kontraknya kerjanya, saya gapercaya itu. Karena Kemenkeu 84 ribu yang juga rumit, kami juga melakukan cashkit sampe ke pegawai," jelas dia.

"Jadi tidak ada excuse untuk mengatakan organisasi saya terlalu unik, khsus, teralalu rumit sehingga tidak bisa melakukan kontrak kinerja. Semuanya itu seni, dan semuanya tergantung situasi. Saya gapercaya itu. Jadi semuanya kita tetap menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik," sambung dia.

Sementara itu, dari sisi tarif layanan baru 55,9 persen BLU yang mempublikasi tarif layanannya. Ini artinya belum transparan semua dan perlu untuk mendapatkan perhatian.

"Karena publikasi tarif layanan adalah bagian dari manajemen yang baik, yaitu transparansi serta cek and balance," imbuh Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di

Majalah Global Markets memberi penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Finance Minister Of The Year for East Asia Pacific 2020. Ini dia alasannya.

2 dari 2 halaman

Sektor Keuangan

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Di bidang keungan, Sri Mulyani juga masih melihat sebanyak 25 persen dari BLU belum menyusun dan menetapkan pengelolaan kasnya atau uang yang dikelola mereka. Kemudian ada 11 persen yang belum menyusun perencanaan kas secara periodik dan memadai, dan bahkan lebih dari 50 persen belum menetapkan pedoman rencana investasi jangka pendek, dan baru 35 persen yang mengatur porsi kas untuk diinvestasikan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun berharap agar ke depan BLU tidak menjadi kaku. Karena dirinya tidak percaya bahwa manajemen yang baik identik dengan ketidakmampuan merespons. Sebaliknya justru manajemen yang baik mampu merespons dan punya fleksibilitas namun fokusnya pada kinerja.

"Hanya 44 BLU yang juga melakukan survei atas kewajaran nilai layananya. Jadi memang bekerja di BLU itu penuh dengan tujuan mulia, namun tidak berarti kita kemudian aspek keuangannya kacau balau, kita tetep bisa melakukan pelaynannya dengan baik dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang baik. Karena memang tujan kita adalah untuk ,elayani rakyat dan keuangannya tetap sustainabel karena ada BLU yang sudah melakukan publikasi, beratri yang tiudak melakukan publikasi kan there is something yang belum dilakukan," tandasnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com