Sri Mulyani: Tidak Boleh Ada BLU yang Berbisnis

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto memastikan, bahwa seluruh Badan Layanan Umum (BLU) sepajang 2020 telah bekerja dengan baik di tengah tantangan pandemi dan resesi ekonomi. Selama 2020, pihaknya mencatat BLU tumbuh positif mencapai sebesar Rp69,6 triliun.

Capaian tersebut juga meningkat signifikan sebesar 40,2 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48,8 triliun.

"Meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan sekitar 16 persen, namun pendapatan BLU mampu tumbuh positif sebesar 69,6 triliun dari target 50 triliun atau capaian 139 persen lebih dari target," kata dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3/2021)

Dia mengatakan dari sisi layanan kinerja, BLU bersama KL teknis tetap terjaga karena berbagai upaya kebijakan yang telah dilakukan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras seluruh BLU teknis dan kerjasama yang solid dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Beberapa kebijakan dilakukan antara lain melalui refocusing anggaran, transfer khas antar BLU, serta simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan menjadi satu Peraturan Menteri Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan memudahkan pemahaman stakeholders.

Dia menyadari, 2021 masih merupakan tahun yang penuh tantangan. Sebagai agen pemerintah, BLU dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang extraordinary di bidangnya masing-masing. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama masa pandemi BLU dituntut untuk mampu memberikan inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19, BLU juga didorong untuk mampu memberikan pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif, link and match dengan kebutuhan industri dan optimalisasi aset BLU.

"Selain itu BLU juga dituntut untuk mampu mewujudkan digitalisasi layanan dengan menggunakan ekonomi sharing baik di rekam media untuk kesehatan, virtual account, marketplace, serta pembayaran dengan digital money," jelasnya.

Hadiyanto menambahkan, langkah-langkah extraordinary yang dilakukan tentu harus fokus pada layanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pengolahan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Arahan bapak presiden tersebut dikuatkan kembali oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya waktu dan proses bisnis, meskipun tidak mengutamakan profit.

"Di tengah masa pandemi covid kini kehadiran BLU dituntut untuk dapat memberikan respon cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang sustainable untuk menghadapi kondisi new normal," jelas dia.