Sri Mulyani Akui Biaya Logistik Indonesia Kalah Murah Dibanding Malaysia

FOTO: Ekspor Impor Indonesia Merosot Akibat Pandemi COVID-19 — Aktivitas bongkar muat kontainer di dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/8/2020). Menurut BPS, pandemi COVID-19 mengkibatkan ekspor barang dan jasa kuartal II/2020 kontraksi 11,66 persen secara yoy dibandingkan kuartal II/2019 sebesar -1,73. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya logistik Indonesia sangat mahal. Angkanya mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih mahal dibanding negara lain di ASEAN termasuk Malaysia.

"Pertama kita tahu bahwa Indonesia biaya logistiknya sangat tinggi dibandingkan negara-negera lain. Kalau di Indonesia mengeluarkan 23,5 persen dari ekonomi nasional sebagai biaya logistik," terangnya dalam acara Konferensi Pers Launching Batam Logistic Ecosystem (BLE), Kamis (18/3/2021).

Padahal, kata Bendahara Negara ini, biaya logistik di Malaysia hanya mencapai 13 persen dari PDB nya. Walhasil, membuat Indonesia tidak cukup seksi di mata investor asing sebagai negara tujuan berinvestasi

"Karena kita langsung tahu perusahaan yang beroperasi di sini itu 10 persen kalah kompetisinya. Hanya dari biaya logistik," bebernya.

Dia bilang, tingginya biaya logistik ini tak lepas dari masih berbelit-belitnya proses pengajuan perizinan berusaha. Sehingga pelaku usaha harus merogoh biaya yang tak sedikit dan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan perizinan.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kehadiran Batam Logistic Ecosystem. Menurutnya, BLE ini sebagai solusi untuk menekan biaya logistik guna menggaet lebih banyak lagi investor asing.

"Jadi, kalau kita mau menjadi negara besar, ingin Indonesia maju, masyarakatnya sejahtera, ingin investasi datang kesini, harus (biaya logistik) competitiveness," ucap dia menekankan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkat Tol Laut, Biaya Logistik Jadi Lebih Murah ke Pulau Sabu

2 dari 2 halaman

8 Pelabuhan Terapkan Ekosistem Logistik di 2021, Luhut: Yang Halangi Kita Buldoser

Perdagangan Ekspor Impor di Masa Pandemi — Sebuah kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (4/12/2020). Perbaikan kinerja ekspor dari Kuartal II sebesar minus 11,7 persen menjadi minus 10,8 persen di Kuartal III dan kuartal IV menjdi pijakan untuk perbaikan ditahun 2021. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Pemerintah resmi meluncurkan ekosistem logistik di Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai percontohan untuk ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah pada 2021 ini menargetkan untuk merampungkan pengembangan NLE di 8 pelabuhan Tanah Air.

Dia pun mengancam akan membuldoser siapa saja yang menghalangi rencana duplikasi ekosistem logistik nasional tersebut.

"Ini kan ada 8 (pelabuhan) yang besar-besar. Di sini (Batam), Jakarta, (Tanjung) Priok nanti iya, juga Patimban, kemudian Tanjung Emas Semarang dan Surabaya, terus Medan, Makassar, pokoknya 8," tuturnya dalam sesi teleconference, Kamis (18/3/2021).

"Jadi kita mau itu tahun ini jadi. Kami sudah rapat, pokoknya kita bisa. Siapa yang menghalangi kita buldoser itu," tegas dia.

Lebih lanjut, Luhut kemudian menjelaskan, platform NLE tersebut nantinya semua akan terintegrasi ke dalam satu sistem.

"Masalah kita di republik ini kita enggak pernah kerja holistik. Bandar udara sama. Supaya tertib. Kan terlalu banyak ketemu sama ini. Tadi kita buat efisiensi tapi efektif," ungkapnya.

Luhut lantas menyoroti, jika negara lain bisa melakukan efisiensi pembiayaan dengan ekosistem logistiknya, kenapa Indonesia tidak. Dia pun ingin menerapkan kebijakan antidumping untuk menghadapi praktik dumping yang dilakukan oleh negara eksportir.

"Kita punya barang kita dikenakan antidumping. Menteri Perdagangan teriak-teriak. Kita bisa efisien. Kita kenakan antidumping. Kita betul kompetitif," tegas Menko Luhut.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024