Sri Mulyani: Pajak Digital Sudah Dibicarakan di G20, Tapi Belum Ada Kesepakatan

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan transformasi digital berkembang pesat, terutama di tengah pandemi covid-19. Tidak sedikit pelaku UMKM yang bisa bangkit usai masuk sistem ekonomi digital. Pemerintah menangkap perkembangan ini untuk meningkatkan pendapatan dengan pajak digital.

"Banyak bisnis termasuk UMKM yang bisa survive di tengah pandemi dengan bertransformasi melalui digital platform," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam International Conference on Digital Transformation in Customs, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Terlebih Indonesia saat ini berada di peringkat ke-4 di dunia dari sisi penetrasi penggunaan internet aktif. Angka ini akan terus bertumbuh pada kelas menengah dengan persentase 73,7 persen. Potensi ini pun masih bisa terus dikembangkan.

Perkembangan ini pun harus ditangkap pemerintah sebagai peluang pendapatan negara. Pajak dalam ekonomi digital ini juga telah menjadi isu penting yang dibahas para menteri keuangan dalam forum negara G20.

"Ini menjadi pendapat yang paling dicermati karena semua negara tidak bisa menghindari transformasi digital," kata dia.

Meski sudah menjadi pembicaraan internasional namun, belum ada perjanjian kesepakatan yang pasti akan hal ini. "Namun di level global belum ada kesepakatan bagaimana membangun sistem yang adil dan penarikan pajak secara transparan," katanya.

Sisi lain, bea masuk juga perlu mendapatkan kejelasan dalam ekonomi digital. Transaksi bisa dieksekusi dengan digital platform meski dilakukan antar negara sekalipun.

Di forum internasional, tema ini akan terus dibahas. OECD pun berharap agar hal ini segera mendapatkan kesepakatan dibawah kepresidenan Italia yang selanjutnya akan dibahas dengan pemerintah Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: