Perlu Ada Kajian Ilmiah Perlu untuk Dasar Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Oleh Liputan6.com pada 15 Mar 2021, 13:05 WIB
Diperbarui 15 Mar 2021, 15:19 WIB
Gapri 23 Nov 2016
Perbesar
Industri rokok telah menyumbang kontribusi ekonomi terbilang besar. Tahun lalu saja, cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp139,5 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Satria Aji Imawan menilai perlu kajian ilmiah yang komprehensif sebagai dasar pembuatan regulasi untuk produk tembakau alternatif.

Menurut Satria, dengan berbasis ilmiah, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menyesuaikan profil risiko dan karakteristik secara spesifik dari suatu produk sehingga tidak semua produk memiliki perlakuan yang sama.

"Pemerintah perlu mempelajari secara mendalam berbagai kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif. Basis evidence ini penting bagi para pembuat kebijakan sebagai acuan yang sahih terhadap perumusan regulasi produk alternatif tembakau, sehingga jika dibuat regulasi sama dengan rokok, maka saya rasa bukan langkah yang tepat," ujar Satria dikutip dari Antara, Senin (15/3/2021).

Saat ini, regulasi terhadap produk tembakau alternatif baru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif cukai yang diterbitkan setiap tahun.

Dengan demikian, terdapat kekosongan regulasi yang mengatur secara komprehensif atas informasi mengenai produk, tata cara pemasaran dan pengawasan, peringatan kesehatan yang sesuai fakta dan risikonya, hingga pelarangan penggunaan oleh anak di bawah usia 18 tahun.

"Aturan ini berperan sangat penting, terutama tentang pembatasan penggunaan oleh anak-anak. Pemerintah perlu untuk memulai diskusi serius mengenai regulasi produk tembakau alternatif. Jangan sampai produk ini sudah berkembang dengan pesat di masyarakat, tetapi regulasinya belum memadai," kata Satria.

Satria menambahkan bahwa masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah dalam bentuk perumusan regulasi yang menekankan bahwa produk alternatif tembakau merupakan salah satu terobosan kebijakan yang baru.

"Untuk menekankan inovasi produk alternatif tembakau ini, masyarakat dan pelaku usaha tentunya ingin pemerintah menerbitkan dukungan regulasi. Sehingga, adanya regulasi yang inovatif menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam perkembangan teknologi dan pemberian dampak kesehatan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Satria.

2 dari 3 halaman

Hadapi Tantangan

Pemerintah Bakal Larang Penggunaan Rokok Elektrik dan Vape
Perbesar
Seorang pria meneteskan cairan vape atau rokok elektronik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Pemerintah melalui BPOM mengusulkan pelarangan penggunaan rokok elektrik dan vape di Indonesia, salah satu usulannya melalui revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantung nikotin, seringkali menghadapi tantangan dalam penerimaannya di masyarakat. Padahal, produk inovasi hasil riset ilmiah dan pengembangan teknologi diklaim dapat menjadi alternatif yang memiliki risiko yang jauh lebih rendah daripada rokok.

Satria mengatakan fenomena itu terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki oleh produk tembakau alternatif.

Menurutnya, potensi produk tembakau alternatif tidak terlalu menyerap atensi masyarakat, karena absennya kerja sama yang komprehensif antara pemerintah, pakar kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi dalam hal edukasi dan sosialisasi mengenai produk tersebut.

"Sehingga, kerja sama ini perlu didorong agar aspek edukasi dan sosialisasi terkait produk tembakau alternatif yang berbeda dari rokok dapat dicapai. Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan jadi lebih terbuka terhadap penerimaan alternatif ini," ujar Satria.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓