Soal Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi Langsung, Ini Kata DPR

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus angkat bicara terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal pencopotan petinggi Pertamina.

Deddy meyakini bahwa masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah alasan utama pencopotan petinggi Pertamina tersebut. Jika soal TKDN yang dimaksud, menurut Deddy, sudah dibahas bersama Komisi VI DPR beberapa waktu lalu dan diyakini sudah tercapai sesuai penugasan pemerintah.

Lebih jauh Deddy berharap agar soal TKDN ini jangan justru memberatkan investasi, karena banyak pemburu rente yang bermain di samping produk dalam negeri yang in-efisien sehingga harganya menjadi terlalu mahal dan merugikan BUMN.

“Saya termasuk Wakil Rakyat yang selalu menekankan perlunya TKDN dalam investasi pemerintah,” tutur Deddy di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

“Tetapi bukan berarti boleh merugikan BUMN dan memelihara inefisiensi industri manufaktur kita, apalagi memberi ruang kepada para pemburu rente,” lanjut dia.

Di periode pertama Jokowi, menurut Deddy, masalah TKDN justru menjadi bancakan sekelompok elit yang menjadi pemasok barang tertentu untuk semua proyek infrastruktur.

“Akibatnya proyek-proyek itu harus membeli produk itu dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan perusahaan elit itu,” kata Deddy.

Dia berharap hal itu tidak terulang di periode kedua ini, sebab mayoritas BUMN sudah tergerus kemampuannya untuk membiayai sendiri berbagai investasi penting.

Deddy menuturkan, hampir semua BUMN akan sangat tergantung kepada strategic partner, baik pembiayaan maupun pelaksanaan proyek.

“Sudah barang tentu efisiensi dan value for money akan menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Deddy menyarankan, seharusnya Menko Marves itu mengurai benang kusut yang menyebabkan industri manufaktur Indonesia sulit bersaing.

“Coba periksa di hulu dan jangan hanya menekan di hilir dengan ‘memaksa’ BUMN menerima produk-produk yang in-efisien dan memberatkan,” ungkapnya.

“Kita semua berkeinginan agar produk-produk dalam negeri bisa mengambil manfaat dari proyek-proyek yang ada, tetapi dalam jangka panjang harus berkontribusi dalam memperbaiki kinerja dan struktur biaya produksi industri manufaktur kita,” lanjut Deddy.

Jika pemerintah tidak memperbaiki ekosistem industri manufaktur, kata Deddy, maka sulit diharapkan investasi baru mau masuk ke Indonesia. Sebab investor khawatir perusahaan yang in-efisien akan selalu memakai tangan-tangan kekuasaan untuk mendapatkan proyek dan menyebabkan persaingan tidak sehat.

Deddy berharap Kementerian BUMN benar-benar menjadi pihak yang netral, proporsional dan profesional dalam mengelola konflik di dalam BUMN. Karena menyangkut aksi korporasi atau SDM BUMN adalah ranah Kementerian dan bukan pihak lain, karena itu Kementerian BUMN sebagai pemegang saham harus memeriksa secara seksama dan adil menyikapi setiap masalah yang ada.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: