OJK Rilis Aturan Baru, Jumlah Modal Disetor Bursa Efek Jadi Rp 100 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. POJK ini sekaligus pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana menyampaikan, latar belakang penyusunan POJK tersebut yakni adanya pengaturan dan pengawasan baru pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomo 21 tahun 2011 tentang OJK beralih dari badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK.

"Ini juga mengakomodir hal-hal baru dan perkembangan industri sektor jasa keuangan secara global," kata dia dalam media briefing, secara virtual, Selasa (9/3).

Dia menjelaskan, di dalam POJK baru ini terdapat jumlah perubahan jumlah modal disetor bagi bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Adapun di dalam POJK baru ini, jumlah modal disetor untuk bursa efek paling sedikit adalah Rp10 miliar. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan aturan PP 45/1995 yang hanya Rp7,5 miliar.

Sedangkan untuk LKP dan LPP jumlah modal disetor paling sedikit harus mencapai Rp200 miliar. Sementara pada aturan lama hanya Rp15 miliar.

"Jadi semuanya dilelang jadi tidak lagi semuanya di beli oleh bursa," imbuh dia

Selanjutnya, di dalam POJK baru ini mengatur mengenai perubahan masa jabatan anggota direksi dan komisaris SRO. Masa jabatan kini diperpanjang menjadi 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Sementara di aturan PP 45/1995 masa jabatan hanya berlaku sampai 3 tahun saja,

"Maka kita ubah diperpanjang 4 tahun dan dapat diangkat kembali," jelas dia.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: