Kemenkeu Sebut Diskon PPnBM 0 Persen Direspons Positif, Permintaan Mobil Baru Naik

Pemerintah Berencana Memacu Aturan Ekspor Industri Otomotif — Pekerja mengecek mobil baru siap ekspor di IPC Car Terminal, Jakarta, Rabu (27/3). Pemerintah berencana memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema PPnBM, yaitu tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tapi pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Analisis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suska membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen bisa tepat sasaran

Pertama, dengan terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal pemerintah. Menurutnya, ini dimaksudkan agar informasi terkait insentif diskon pajak PPnBM 0 persen bisa diterima secara detail oleh masyarakat selaku konsumen maupun industri otomotif sebagai produsen.

"Dari suatu kebijakan masyarakat itu harus paham ya, tahu dulu ada insetif ini. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi seperti ini gitu ya. Dan untuk kendaraan bermotor ini karena (penyerahan) PPnBM itu kan ditingkatkan pabrikan, pada saat mengeluarkan dari pabrikan dan pada saat impor. Nah itu, menginformasikan pada industri otomotif juga dilakukan," ungkapnya dalam acara Nyibir Fiskal bertajuk Diskon Pajak Mobil Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (5/3).

Dia mengungkapkan, berkat sosialisasi yang terus menerus intens dilakukan oleh pemerintah masyarakat mulai memahami akan skema kebijakan tersebut. Ini ditandai dengan respon positif pasar otomotif yang menunjukkan mulai adanya tren permintaan mobil baru.

"Saya rasa sih dari tanggal 11 Februari diumumkan, kayaknya malah sudah lebih paham di publik. Pertama, itu kan belum keluar (aturan) tapi sudah ada list jenis-jenis kendaraan penerimanya ini, harganya segini. Jadi, memang antusiasme saya lihat di situ sudah kelihatan ya," tambahnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan bersiap merilis kebijakan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Kebijakan didukung sejumlah badan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan lewa...

2 dari 2 halaman

Keterlibatan Kemenperin

Selanjutnya, Keterlibatan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan otomotif guna memastikan dokumen komitmen pemenuhan persyaratan pembelian komponen lokal minimum 70 persen, dan kesanggupan untuk dilakukan proses verifikasi pemenuhan persyaratan tersebut dengan melibatkan surveyor independen.

Menurutnya, cara tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

"Jadi, dari sisi Kemenperin ada unsur-unsur yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan keputusan Kementerian Perindustrian," tegasnya.

Anggota Hubungan Masyarakat BKF, Indha Sendary menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memberdayakan tim monitoring dan evaluasi (monev) dana PEN untuk memastikan implementasi PPnBM bisa tepat sasaran. Sehingga penggunaan uang negara dalam program ini bisa dipertanggungjawabkan.

"Tim Monev ini juga melihat kebijakan-kebijakan PEN mana saja sih yang beluk optimal. Kalau belum optimal, bagaimana sih caranya kita memperbaiki kebijakan ini agar optimal?. Jadi, tenang aja pemerintah sekali lagi berupaya untuk mengusahakan PEN ini sangat efektif untuk membantu masyarakat terdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi kita," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Diskon
Bisnis
Diskon adalah potongan harga.
Lihat Selengkapnya
Diskon
PPnBM
Bisnis
PPnBM adalah singkatan dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Lihat Selengkapnya
PPnBM
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
kemenperin
Organisasi
Kemenperin atau Kementerian Perindustrian adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian.
Lihat Selengkapnya
kemenperin
PPnBM 0%
PPnBM 0 persen
PPnBM Mobil 0%
Pajak Mobil
pajak mobil baru
pajak mobil baru 0 persen