Banyak Debitur Gagal Bayar Kredit, Bos BRI Usul Ketentuan Ini Ditinjau Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sunarso meminta adanya review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM. Sehingga, perseroan bisa lebih fokus mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terhambat kredit bermasalah.

Dia mengungkapkan, sudah sejak lama perbankan dihadapkan pada persoalan maraknya UMKM penerima SKIM kredit yang mengalami gagal bayar. Terutama debitur milik bank BUMN.

Bahkan, fenomena ini sudah tumbuh subur pada tahun 1980-an hingga masa orde baru. Padahal, perseroan itu mengganggu kualitas neraca perkreditan bank.

"Mungkin kita tidak tahu gitu, bahwa ternyata kepada segmen UMKM ini dari tahun 80 an, pun dari jaman orde baru itu diberikan berbagai SKIM kredit mulai dari Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KPKP), Kredit Usaha Tani, dan seterusnya. Sebenarnya itu di dalamnya ada yang macet. dan yang macet itu karena yang memberikan bank milik negara," terangnya.

Akan tetapi, hingga saat ini, BRI masih belum berani mengambil kebijakan hapus tagih hingga pemutihan bagi para debitur yang telah lama mengalami gagal bayar kendati sudah dihapus buku. Menyusul piutang tersebut dianggap bagian dari aset negara.

"Apabila kita hilangkan, maka sama dengan menghilangkan aset negara. Dan itu juga perlu di review, apakah masih terus diberlakukan?," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada regulator untuk segera dilakukannya penyesuaian atas ketentuan tersebut. Hal ini agar adanya kejelasan bagi perseroan dalam menentukan kebijakan dengan tepat terkait persoalan gagal bayar.

"Sehingga tagihan kredit macet UMKM mestinya tidak sama dengan piutang negara," tandasnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: