4 Hambatan yang Bikin Integrasi Data Bansos Tak Mulus

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan — Suasana saat pekerja mengemas paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi, mengatakan data bantuan Pemerintah saat ini masih belum terkonsolidasi dengan baik, lantaran masih terdapat 4 tantangan yang harus dihadapi untuk mengintegrasikan data tersebut.

“Beberapa tantangan penting yang kita hadapi mulai dari. Pertama, belum adanya standarisasi yang kuat dan solid dalam data bantuan pemerintah,” dalam FGD Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi, Senin (1/3/2021).

Sehingga banyak terdapat data yang tidak lengkap, NIK tidak lengkap, penerima bantuan tidak disertai NIK, dan kurangnya pemutakhiran terhadap data lokasi domisili dan status pekerjaan.

Kedua, Tumpang tindih data yang mengakibatkan minimnya akurasi dalam penentuan target bantuan. Data penerima bantuan yang masih tumpah tindih, contoh terdapat KK yang menerima sembako regular dan sembako perluasan. Disisi lain, terdapat beberapa NIK dalam 1 KK yang menerima bantuan yang sama.

Ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi belum tertata rapi sehingga masih ada duplikasi data. Duplikasi NIK yang sama digunakan oleh lebih dari satu orang dalam daftar penerima bantuan.

“Contoh, 1 NIK digunakan dengan 6 nama berbeda dalam penerima PKH, sehingga seluruh nama tersebut menerima bantuan PKH,” ujarnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan warga Kota Bandung antre mengambil bantuan sosial tunai sebesar Rp 100 ribu di Kantor Pos Jalan Asia Afrika. Panjangnya antran membuat kekhawatiran penularan virus Covid-19, apalagi Bandung zona merah Covid-19.

2 dari 2 halaman

Data Tidak Padan

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19 — Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Keempat, masih kurangnya SDM untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ada data yang tidak padan. Tidak padannya data penerima bantuan PKH/sembako/usulan dengan data yang terdapat dalam DTKS dan data kependudukan (Disdukcapil).

Contoh, DTKS penerima bantuan berlokasi di Yogyakarta akan tetapi dalam Disdukcapil berlokasi di Brebes.

“Jadi 4 tantangan penting ini erat kaitannya dengan tata kelola data, Perpres satu data indonesia itu hadir untuk merespon berkaitan dengan tata kelola data. Kita akan fokus pada bagaimana kita memperkuat tata Kelola, sehingga data bantuan pemerintah itu bisa diintegrasikan dengan baik,” pungkasnya.

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Data Bansos
bantuan sosial
bantuan pemerintah
Data