Pengusaha Minta Insentif Pemerintah soal Pekerjakan Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas.

“Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif yang seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas,” kata Hariyadi dalam Dialog Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (24/2/2021).

Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut. Untuk lebih memaksimalkan dan meluaskan implementasi ketenagakerjaan inklusif di tempat kerja dan memberikan apresiasi atas keterlibatan dunia usaha selama ini.

“Isu disabilitas merupakan isu yang besar, WHO dalam world report on disability tahun 2011 memperkirakan jumlah disabilitas 15 persen dari total populasi, yang menjadikan disabilitas sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia,” katanya.

Dalam WHO global disability action plan 2014 -2021 ketenagakerjaan juga menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, banyak negara yang mendorong para pengusahanya untuk menerapkan kebijakan kesetaraan inklusivitas ini dengan memberikan insentif-insentif.

Misalnya di Amerika serikat terdapat work opportunity tax credit yaitu tax kredit untuk mempekerjakan pegawai dengan kualifikasi tertentu, salah satunya disabilitas.

Terdapat juga disabled access credit yaitu kredit untuk usaha kecil yang mengeluarkan biaya tertentu dalam memberi akses kepada disabilitas.

“Selain itu bagi pengusaha yang menghilangkan hambatan akses fisik dan transportasi bagi disabilitas juga mendapatkan architectural barrier removal tax deduction, di China dan Malaysia tax deduction juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas,” ujarnya.

Itulah sebagian contoh kecil dari apa yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan dan contoh-contoh lain, dalam upaya membangun iklim yang aktif dan akseleratif dalam pembangunan ketenagakerjaan inklusif.

“Kami sendiri akan mulai menggagas adanya desk  khusus untuk Ketenagakerjaan inklusif di kantor dewan, agar bisa memberikan layanan informasi terkait Ketenagakerjaan inklusif dari seluruh perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: