Kementerian PUPR Siapkan Rp 2 Triliun Bedah 114 Ribu Rumah Tak Layak Huni

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran untuk merenovasi sekitar 114 ribu rumah tak layak huni tahun ini melalui program bedah rumah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR M. Hidayat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk melakukan bedah rumah ini.

"Dananya Rp 2 triliun, tapi itu mudah-mudahan, karena ini masih Covid-19, mudah-mudahan nggak ada pemotongan," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (18/2/2021).

Hidayat menuturkan, memang di masa pandemi, seluruh Kementerian/Lembaga melakukan refocusing anggaran guna mendukung percepatan penanganan Covid-19. Namun, dirinya tetap berharap agar program bedah rumah ini terlaksana sesuai target.

Adapun, backlog kepemilikan rumah di Indonesia hingga saat ini mencapai 7,6 juta. Ditambah lagi, masih ada sekitar 2,3 juta rumah tak layak huni yang harus turut direnovasi.

Hidayat mengatakan, untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah, Kementerian PUPR mencanangkan Program Sejuta Rumah sejak 2015 lalu.

"Tahun 2018 itu melampaui target 1,1 juta, 2019 1,2 juta unit tapi untuk 2020 target kita tidak sampai 1 juta, hanya 960-an ribu unit, ini karena pandemi juga," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tapera adalah Tabungan Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi pegawai negeri ataupun swasta dengan cara pemotongan gaji dan iuran pemberi kerja. Berikut bedah singkat Tapera.

2 dari 2 halaman

Realisasi Program Bedah Rumah Capai 93 Persen dan Serap 287 Ribu Tenaga Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp 4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS atau Bedah Rumah ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tuturnya, Senin (30/11/2020).

Di Yogyakarta, Kementerian PUPR mengalokasikan penerima bantuan program Bedah Rumah sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni. Dari angka tersebut, sekitar 3.555 unit rumah sudah selesai dibangun.

"Kami terus berupaya melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Mochammad Mulya Permana.

Mulya menyatakan, masih ada 1.445 unit rumah di Yogyakarta yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan. "Tapi kami optimis dengan dukungan masyarakat yang bergotong royong serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pembangunan rumah tersebut bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.

Ditambahkannya, BP2P Wilayah Jawa III akan menerjunkan petugas dari Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Apalagi saat ini pekerjaan fisik untuk pembangunan berjalan efektif tersisa sekitar satu bulan saja.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
bedah rumah
PUPR
anggaran