Realisasi Dana Desa Capai Rp1,6 Triliun per 16 Februari 2021

Subak Dana Desa — Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mencatat realisasi dana desa secara nasional per 16 Februari 2021 mencapai Rp 1.684.270.802.200. Jumlah itu setara 2 persen dari total pagu dana desa tahun ini yang mencapai Rp72 triliun.

"Kemudian untuk informasi tentang dana desa secara nasional sudah salur di 5.646 desa, dan tersalur sebesar Rp1.684.270.802.200 triliun atau sebesar 2 persen dari total pagu Rp72 triliun," kata pria yang akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/2).

Gus Menteri bilang, alokasi dana desa tersebut digunakan untuk pembiayaan program BLT Dana Desa 2021. Rinciannya, pada bulan Januari anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 93.549.600.000 miliar.

"Dengan anggaran tersebut BLT di bulan pertama tersalur di 4.723 desa. Kemudian untuk jumlah Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) mencapai 311.832," terangnya.

Kemudian untuk pembiayaan BLT Dana Desa di bulan Februari anggaran yang dipakai sebanyak Rp 8.212.800.000. Nilai itu tersalur di 486 desa dengan jumlah KPM nya ada sebanyak 27.376 jiwa.

Selanjutnya dana desa juga dialokasikan untuk mendukung aktivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mencapai Rp392.387.292.551 miliar per 16 Februari 2021. Dana tersebut tersebar di enam provinsi.

"Dana desa yang sudah dipakai untuk PPKM mikro per 16 Februari ini sebesar Rp392.387.292.551 miliar. Itu berputar-putar di enam provinsi, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Bali," paparnya.

Terakhir anggaran dana desa digunakan untuk pembiayaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Meski demikian, Gus Menteri tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang telah di gelontorkan untuk membiayai PKTD itu.

"Jadi, ini progres terbaru untuk (penyaluran) dana desa secara nasional per 16 Februari," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tiga desa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara jadi sorotan nasional setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keberadaan desa fiktif berdampak pada dana desa yang tak tepat sasaran.

2 dari 3 halaman

Per 16 Februari, Alokasi Dana Desa untuk PPKM Mikro Capai Rp 392,3 Miliar

Warga Curug Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa — Petugas sedang menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warga Desa Curug di Kantor Desa Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/09/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mencatat penggunaan dana desa untuk mendukung aktivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro per 16 Februari 2021, mencapai Rp392.387.292.551. Dana tersebut tersebar di 6 provinsi.

"Dana desa yang sudah dipakai untuk PPKM mikro per 16 Februari ini sebesar Rp392.387.292.551 miliar. Itu berputar-putar di enam provinsi, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Bali," ucap pria yang akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/2).

Gus Menteri mengungkapkan, alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program aktivitas PPKM berskala mikro. Diantaranya untuk kegiatan sosialisasi hidup sehat atau lawan Covid-19, penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, dan pendirian pos relawan lawan Covid-19.

"Misalnya pos relawan Covid-19 sudah ada di 6.840 desa yang sudah terdaftar per tadi malam. Bisa jadi yang sudah bikin tapi belum terdaftar itu masih banyak," terangnya.

Kemudian, alokasi anggaran itu juga digunakan untuk penambahan jumlah tempat tidur isolasi di desa, untuk pengadaan masker bagi warga desa, untuk ODP yang dirawat di ruang isolasi, hingga perlindungan bagi masyarakat yang rentan sakit.

"Untuk jumlah tempat tidur yang tersedia untuk menghidupkan kembali ruang isolasi desa ada 14.158 unit. Sedangkan untuk pengadaan masker tersebar di 4.176 desa," paparnya.

3 dari 3 halaman

Level Desa dan Kelurahan

Penyaluran BLT Dana Desa di Gresik, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengizinkan penggunaan dana desa untuk kebutuhan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Mikro. Kebijakan PPKM berbasis Mikro ini diterapkan sampai ke level Desa dan Kelurahan.

Dijelaskannya, berbagai kewajiban di desa termasuk pemanfaatan dana desa sudah dituangkan dalam Instruksi Mendes PDTT Nomor 1 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro.

"Intinya, seluruh aktivitas terkait PPKM Mikro harus didukung penuh oleh desa pada level desa. Misalnya dulu desa pernah punya posko 24 jam dan sekarang berkurang, ditingkatkan lagi 24 jam sesuai instruksi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satgas Covid-19, termasuk pembiayaan operasional posko," jelas Abdul Halim dalam konferensi pers pada Senin (8/2).

Selain pembiayaan operasional posko, dana desa juga bisa digunakan untuk kebutuhan lain termasuk penyemprotan disinfektan di bawah arahan Pemda dan Satgas Covid-19. Begitu pula dengan persiapan ruang isolasi dan operasionalnya.

"Kemudian juga penyemprotan disinfektan, kalau memang diperintahkan Satgas Covid-19 dan Pemda, maka harus diikuti oleh desa dan bisa menggunakan dana desa," tuturnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com