Dibukanya Usaha Keagenan Kapal Serap Ribuan Tenaga Kerja

Berdasarkan Permenhub (PM) No. 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal disebutkan Pelayanan keagenan kapal terdiri atas beberapa hal :

a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

b. penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya;

c. pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;

d. penunjukan perusahaan bongkar muat untukkepentingan pemilik kapal;e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal;

e. pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal;

f. pembukuan dan pencarian muatan;

g. penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal;

h. penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal;

i. penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;

j. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

Di sejumlah negara, sebut saja Singapura atau Jepang, perusahaan keagenan kapal juga mengerjakan sederet kegiatan tersebut di atas.

ProteksiKegiatan keagenan kapal yang dibuka baik kepada pemegang SIUPAL maupun SIUPKK merupakan hal yang positif bagi kemajuan industri pelayaran nasional. Hal ini memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat, karena hanya dalam kompetisi yang sehat suatu usaha bisa berkembang maju (progress).

Demikian disampaikan Prof. Ningrum Natasya Sirait, Pakar Hukum Persaingan Usaha dari USU dalam sebuah acara Webinar tentang peran agen dapal RPP (UU Cipta Kerja) sektor transportasi laut baru-baru ini.

Dalam konteks usaha keagenan, menurut Ningrum, ruang kompetisi, semestinya dibuka lebar, agar usaha bisa berkembang. Ruang itu harus dibuka baik untuk perusahaan pelayaran pemegang SIUPAL maupun perusahaan keagenan yang memegang SIUPKK.

Menurut Ningrum, ruang untuk berkompetisi secara sehat pada usaha keagenan di Indonesia sudah tersedia, di mana UU nya memberi peluang secara adil baik kepada pemegang SIUPAL maupun SIUPKK.

Hal senada disampaikan oleh Prof. Senator Nur Bahagia, Pakar Rantai Suplai dan Logistik ITB. Menurutnya, kompetisi yang sehat hanya bisa terwujud jika ada kesamaan perlakukan (treatment) pada mereka yang ikut berkompetisi.

Kesetaraan treatment itu, menurutnya, bisa terbukti lewat ada UU atau peraturan yang membuka lebar peluang bagi banyak pihak. Usaha keagenan di Indonesia, menurut UU dan aturannya, bisa dilakukan baik oleh pemegang SIUPAL maupun SIUPKK. Jika ada ada indikasi bisnis yang tidak fair, negara boleh intervensi, tetapi intervensinya harus bagi mereka yang posisinya lebih lemah.