Insentif Biodiesel Tembus Rp 28 Triliun di 2020

Oleh Liputan6.com pada 10 Feb 2021, 14:15 WIB
Diperbarui 10 Feb 2021, 14:15 WIB
20160304-Kelapa Sawit-istock
Perbesar
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah memberikan insentif biodiesel sebesar Rp 28,01 triliun untuk penyaluran 8,42 juta kilo liter biodesel di 2020. Dari realisasi tersebut, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp 2,55 triliun.

"BPDPKS pada 2020 sudah salurkan Rp 28,01 triliun untuk penyaluran biodiesel 8,2 juta kilo liter," kata Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, dalam Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (10/2).

Sehingga total realisasi insentif yang diberikan sejak 2015 sebesar Rp 57,72 triliun dengan volume 23,8 juta kilo liter. Sedangkan pajak yang dibayarkan sebesar Rp 5,08 triliun.

Eddy menuturkan, program biodiesel ini sangat tergantung pada harga CPO dan solar. Sebab BPDPKS harus membiayai selisih harga CPO dan solar.

"Ini kan ada berdampak pada kebutuhan dana untuk danai selisih antara biodiesel dan HPI solar," kata dia.

Rencana insentif penyaluran biodiesel tahun ini sebesar 9,2 juta kilo liter. Sehingga kebutuhan dana insentif diperkirakan masih tinggi karena harga CPO tinggi sedangkan solar rendah.

Untuk menjaga keberlanjutan energi baru terbarukan (EBT) ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pungutan tarif ekspor melalui PMK 191 tahun 2020. Adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa menghimpun dana yang lebih besar untuk mendanai program biodiesel dari pungutan ekspor.

"Harapannya, BPDPKS bisa himpun dana lebih besar lagi sehingga bisa mendanai program biodiesel dari dana ekspor tadi," kata dia.

Namun kebutuhan biodiesel ini perlu dibarengi produksi di perkebunan sebagai feedstock bahan baku. Untuk itu, tambah Eddy perlu dilakukan upaya agar produksi naik per hektarnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Industri Sawit Terus Tumbuh, Kontribusi ke Pajak Bisa Sentuh Rp 20 Triliun per Tahun

Sawit
Perbesar
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi itu per tahun 2019, kabupaten dengan Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit terluas di Aceh, yakni 71,661.53 hektare. (Liputan6.com/ Rino Abonita)

Kinerja sektor Pertanian dan Perkebunan menunjukkan tren positif sepanjang 2020. Subsektor sawit pun membukukan kinerja yang positif sepanjang 2020 meskipun ada tekanan pandemi Covid-19. 

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman menjelaskan sektor pertanian dan perkebunan tumbuh tumbuh 2,2 persen di kuartal II 2020. Selanjutnya di kuartal III tumbuh 2,16 persen dan kuartal IV tumbuh 2,59 persen.

"Pertanian dan Perkebunan tahun 2020 trennya positif," kata Eddy dalam acara Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Tak terkecuali dengan industri sawit, rata-rata produksi sawit per tahun terus mengalami peningkatan yakni 37,57 juta metrik ton. Di tahun 2020, berdasarkan data gabungan pengusaha sawit bisa menghasilkan 51,58 juta ton.

"Stok di awal tahun, 4,6 juta ton dan pada 2021 berjumlah 56,22 juta ton," kata dia.

Dilihat dari rata-rata konsumsi produk, per tahunnya mencapai Rp 33,59 triliun. Sedangkan nilai ekspor per tahunnya rata-rata sebesar USD 21,4 miliar (Rp 299,3 triliun) atau 14,19 persen per tahun dari total ekspor non migas.

Secara khusus, ekspor kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai USD 22 miliar atau Rp 321,5 triliun. Naik 13,6 persen dari ekspor tahun 2019. Namun dari sisi volume, ekspor kelapa sawit tahun 2020 turun 9 persen dari 37,39 juta metrik ton menjadi 34 juta metrik ton.

"Dari sisi nilai meningkat dikarenakan kenaikan harga produk-produk kelapa sawit," kata dia.

Berdasarkan estimasi pajak kelapa sawit, diperkirakan kontribusi yang diberikan sebesar Rp 14 triliun sampai Rp 20 triliun per tahun.

Eddy mengatakan industri sawit bisa menyediakan lapangan pekerjaan hingga 16 juta tenaga kerja. Terdiri dari 4,2 juta tenaga kerja langsung, 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Lalu ada 2,4 juta petani swadaya yang melibatkan 4,6 juta pekerja.

"Industri sawit bisa sediakan lapangan kerja stabil dengan memberikan lapangan kerja sebesar 16 juta tenaga kerja," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Menko Airlangga: Sawit jadi Salah Satu Sektor Industri yang Tak Terdampak Covid-19

Perkebunan kelapa sawit di Desa Cot Mee, Nagan Raya (Liputan6.com/Rino Abonita)
Perbesar
Perkebunan kelapa sawit di Desa Cot Mee, Nagan Raya (Liputan6.com/Rino Abonita)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kelapa sawit merupakan proyek strategis nasional yang perlu dijaga karena memberikan stimulus yang paling besar bagi perekonomian nasional serta mendorong ekonomi kerakyatan.

"Di saat banyak sektor ekonomi terdampak akibat pandemi COVID-19, industri sawit menjadi salah satu sektor industri yang tidak terdampak, sebanyak 16 juta pekerja kelapa sawit tetap bekerja produktif di tengah ketidakpastian sektor ekonomi lainnya," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Seminar yang digelar secara virtual dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tersebut digelar kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan panitia HPN 2021.

Menurut Airlangga, perlu keterlibatan media dalam menjaga eksistensi industri tersebut dengan masifnya pemberitaan yang dilakukan.

Maraknya isu negatif yang menghantam industri sawit, lanjutnya, membuat pemerintah bergerak dengan melakukan gugatan kepada WTO terkait kebijakan diskriminatif kelapa sawit.

"Hal ini perlu didukung dengan kuatnya pemberitaan dan informasi dalam membangun persepsi positif dan awareness, saya yakin pers telah melakukan standardisasi ketat dalam peliputannya”, kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo menambahkan tentang strategi pemerintah dalam menangkal berbagai macam pemberitaan terkait kelapa sawit.

"Kita sudah mempersiapkan data-data terkait informasi dan komunikasi serta kebijakan yang diatur di dalamnya, sehingga rekan pers akan lebih mudah dalam melakukan pemberitaan secara aktual," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menilai permasalahan yang dihadapi industri sawit saat ini ada dua, yakni masalah lingkungan dan ekonomi.

"Media harus memberikan pemberitaan secara berimbang dan objektif terkait kelapa sawit," katanya.

Pada kesempatan itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan penghargaan kepada BPDPKS yang dinilai telah melaksanakan program pemberdayaan dan kemitraan strategis dengan media.

"Insan pers, melalui penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021, mendukung penuh upaya BPDPKS dalam melaksanakan program pemberdayaan dan kemitraan strategis bersama teman-teman media sejauh ini. Untuk itu, apresiasi ini sangat layak diberikan kepada BPDPKS atas kontribusinya terhadap pers selama ini”, ujar Penanggung Jawab HPN 2021 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari.

Kepala BPDPKS Eddy Abdurrachman menyambut penuh upaya tersebut, ke depannya sinergi antara media dan BPDPKS akan lebih ditingkatkan dalam mendorong pembangunan secara berkelanjutan.

“Kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan BPDPKS melalui peranan pers yang dominan dalam menyampaikan fakta objektif tentang industri sawit dengan melakukan program pelatihan wartawan bersama PWI Pusat," ujar Eddy.   

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by