Sri Mulyani Patok Pajak Deviden 7,5 Persen untuk Mitra Investasi LPI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia dibedakan menjadi beberapa fase. Salah satunya adalah fase transaksi masa investasi.

Pada saat LPI melakukan investasi, pemerintah melakukan penyertaan modal negara ke LPI sebagai investasi pusat. Dalam hal ini, LPI bisa saja melakukan akuisisi saham dari PT Y maupun PT X.

Dia mengatakan, di dalam fase pertama ini investor luar negeri bersama LPI bisa membentuk infrastructure fund atau master fund, dan LPI bisa melakukan inbrand saham PT Y ke infrastructure fund. Meski investor luar negeri belum menyetor dalam bentuk komitmen namun kemudian bisa terealisir.

"Jadi kalau dalam bentuk invetasi awal ini, pertama LPI dapat modal negara. kedua, dari modal LPI tersebut bisa langsung dilakukan invetasi ke PT X dalam bentuk, jadi membeli saham atau LPI bisa lakukan inbrand saham di infrastruktur fund dan berpartner dengan investor luar dan bentuk usaha patungan dalam bentuk PT Y," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI, Senin (1/1).

Bendahara Negara itu menambahkan, transaksi LPI di masa investasi ini nantinya akan ada berbagai potensial objek pajak.

Sementara itu, untuk transaksi fase kedua ini adalah berkaitan dengan masa kepemilikian atau waktu memiliki badan usaha tersebut. Sehingga pada saat LPI memilki perusahaan PT Y yang menghasilkan keuntungan, dibayarkan dalam bentuk deviden ke pemegang saham yaitu infrastruktur fund.

"Infra fund membayar kepada LPI dan investor yang jadi partner dari PT LPI. Itu juga nanti kami akan sampiakn dalam RPP objek dan perlakukan pajak pada saat LPI memiliki perusahaan," jelas dia.

Kemudian fase transaksi terakhir yakni pada saat LPI memutuskan keluar dari investasi tertentu. Maka dalam hal ini, infrastruktur fund akan menjual aset PT Y kepada new buyer dan hasil penjualan itu didistribusikan antara LPI dan investor lain sebagai pemilik infra fund.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com