Gandeng Penegak Hukum, Pertamina Disebut Ingin Perkuat Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Liputan6.com, Jakarta Pertamina meningkatkan keterlibatan institusi hukum pada proses bisnis maupun proyek perusahaan. Ini sebagai bagian dari terus memperkuat komitmen dalam menjaga kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengatakan sepanjang tahun 2020, telah dilakukan kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum baik Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebagai BUMN Pertamina senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta fairness dalam pengelolaan perusahaan guna mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang sertameningkatkan kepercayaan dan pelayanan, sebagaimana yang dijalankan perusahaan energi kelasdunia,” ujar Agus.

Kerjasama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai merupakan wujud penguatan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan milik negara.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, pendampingan lembaga antirasuah itu sekaligus bisa mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di BUMN, khususnya Pertamina.

“Kerjasama ini bisa menekan atau mencegah terjadinya tindakan atau perilaku korupsi di BUMN. Perilaku-perilaku koruptif secara sistem bisa diawasi. Jika melanggar prosedur yang sudah ditetapkan maka ada sanksi atau law enforcement,” ujar Trubus seperti melansir Antara di Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal bisnis dan proyeknya, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu BUMN migas itu juga berinisiatif bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Upaya tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Trubus menyatakan, kerjasama strategis dengan lembaga penegak hukum tersebut sebagai implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Termasuk di antaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan fairness, yang didasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

“Secara prinsip, kebijakan Pertamina sangat baik. Kerjasama tersebut sudah memenuhi prinsip GCG. Dan kalau bisa, unsur-unsur tersebut diimplementasikan secara keseluruhan,” jelas dia.

Menurut dia, perusahaan atau BUMN lain bisa mencontoh upaya positif Pertamina tersebut, apalagi selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kerjasama antara BUMN dan lembaga penegak hukum.

Peran publik, tambahnya, memang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat juga dilibatkan dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

“Jadi kalau ada kerjasama pendampingan seperti itu, hendaknya diinformasikan agar publik juga bisa memberikan pengawasan. Dengan begitu, kerjasama tersebut bisa berjalan secara optimal,” kata dia.

Saksikan Video Ini