Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan Anggaran yang Parkir di Bank untuk Vaksinasi

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengalokasikan anggaran untuk program vaksinasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai saat ini masih ada dana milik pemda yang mengendap di bank sebesar Rp 94 triliun.

"Kita jelas akan meminta pemerintah daerah untuk turut serta di dalam menangani program vaksinasi itu, termasuk dalam APBD-nya," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI secara daring di Jakarta, Selasa, (19/1/2021).

Sri Mulyani menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi masyarakat diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp 74 triliun. Untuk itu, dia meminta peran pemda untuk ikut menjalankan program vaksinasi yang dimulai tahun ini.

"Dukungan pemerintah daerah adalah mensukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan puskesmas, serta operasionalisasi vaksin di lapangan," jelas dia.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatur bahwa earmark dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021 adalah minimal empat persen untuk program vaksinasi. Apabila tidak mendapatkan alokasi DAU, pendanaan bisa bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

"Prinsipnya meskipun pemerintah pusat dalam hal ini menangani urusan bidang kesehatan akibat pandemi, kita tetap meminta jangan sampai pemerintah daerah mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat, tapi bersama-sama dengan pemerintah pusat. Pasti ini akan bagus dampaknya dan hasilnya," ucap dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tenaga medis termasuk yang pertama mendapat suntikan vaksin COVID buatan Pfizer dan BioNTech, yang baru disetujui penggunaannya oleh regulator AS. Hampir 3 juta dosis vaksin mulai tiba di ratusan fasilitas medis di seluruh negara bagian, termasuk sal...

2 dari 2 halaman

Dana Mengendap

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mencatat sebanyak Rp 94 triliun dana pemerintah daerah masih mengendap di perbankan hingga akhir 2020. Meski demikian, angka itu sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode November 2020 yang sebesar Rp 218,6 triliun.

"Pada akhir November yang lalu saya sampaikan jumlah account atau simpanan pemerintah daerah di perbankan masih Rp 218,6 triliun. Pada akhir Desember kondisinya sudah menurun menjadi Rp 94 triliun," ujar Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
vaksin
Peristiwa
Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit.
Lihat Selengkapnya
vaksin
Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
pemda