Harga Rapid Test Masih Beragam, DPR: Jangan Berbisnis dengan Rakyat

Oleh Andina Librianty pada 12 Jan 2021, 14:15 WIB
Diperbarui 12 Jan 2021, 14:15 WIB
Warga DKI yang Tolak Tes Covid-19 Didenda Rp5 Juta
Perbesar
Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Senin (19/10/2020). Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta berencana mengatur sanksi denda Rp 5juta bagi warga yang menolak rapid test maupun swab test atau tes PCR (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, menegaskan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya. Hal ini disebab beberapa kejadian yang memperlihatkan layanan kesehatan selama pandemi Covid-19 tampak seperti diperdagangkan.

Salah satu yang ia soroti adalah belum ada patokan harga tertinggi untuk rapid test atau swab di Indonesia.

"Harganya berbeda-beda. Pola kesehatan tampak seperti untuk dagang. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya dengan alasan apapun," ungkap Ribka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM, dan Bio Farma pada Selasa (12/1/2021).

Selain itu, ia juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Ia menceritakan momen ketika berkunjung ke Bali, yang ketika itu turut serta Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto.

Saat itu, katanya, mereka menggunakan Batik Air dengan kursi penumpang tanpa ada jaga jarak.

"Itu tidak ada dipanggil pemerintah. Bagaimana itu seperti main-main, sedangkan nanti rakyat disuruh 3M," tutur Ribka.

2 dari 3 halaman

Pengelola Restoran di Bintaro Ini Sediakan Rapid Test Covid-19 untuk Pengunjung

Warga DKI yang Tolak Tes Covid-19 Didenda Rp5 Juta
Perbesar
Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Senin (19/10/2020). Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta berencana mengatur sanksi denda Rp 5juta bagi warga yang menolak rapid test maupun swab test atau tes PCR (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Baru beroperasi, restoran di Bintaro Sektor 9, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), langsung memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini mengingat akan berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota tersebut.

Pengetatan protokol kesehatan bukan hanya berlaku dari kapasitas pengunjung di dalam restoran saja yang hanya boleh diisi 25 persen dari daya tampung ruangan, ternyata disediakan juga bilik khusus.

"Saat akan masuk harus cek suhu tubuh dan cuci tangan dengan sabun. Kalau nantinya suhu tubuh di atas normal, akan disediakan kotak transit bagi mereka agar terpisah dengan pengunjung lain. Itu pun hanya boleh take away," tegas sang pemilik restoran Sei Sapiku, Muhammad Taslim Rachim, seperti ditulis Minggu (10/1/2021).

Lalu, disediakan juga fasilitas rapid test Covid-19. Sebenarnya pelayanan ini diperuntukan bagi karyawan dengan periode tertentu. Namun, bila ditemukan ada pengunjung yang suhunya di atas normal, lalu ingin rapid test, maka disediakan gratis.

"Prokes yang ketat ini semata-mata kami lakukan untuk menunjukan rasa simpatik, rasa memberikan aman dan nyaman untuk para pelanggan dan karyawan. Bahkan kalau karyawan suhu tubuhnya di atas normal, langsung rapid test, dan langsung dimasukan ke bilik isolasi sementara," jelas Taslim.

Dia pun menyambut optimistis dan menyetujui pemberlakuan PPKM di kawasan Jawa-Bali. Sebab, bagaiamanapun juga, cara ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Kami setuju dan menyambut baik pemberlakuan pembatasan ini, mudah-mudahan bisa menekan angka penyebaran Covid-19,"katanya.  

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓