Apindo soal Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali: Sektor Usaha yang Selalu Diuber

FOTO: Penerapan Protokol Kesehatan Rumah Makan di Tangsel — Pelayan mengenakan pelindung wajah saat melayani pengunjung di Restoran Bandar Djakarta, Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/6/2020). Tangerang dan Tangerang Selatan menjalankan PSBB transisi menuju kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Apindo, Hariyadi BS Sukamdani, menilai sektor usaha selalu dikejar dalam penerapan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19.

Menurut Hariyadi, justru selama ini kasus Covid-19 tidak juga mereda karena kurangnya protokol kesehatan di kalangan masyarakat, seperti di kawasan padat penduduk dan pasar tradisional.

"Selama ini yang diuber selalu di sektor usaha, padahal justru seharusnya masyarakat, tapi tidak tersentuh," tutur Hariyadi pada Jumat (8/1/2021).

Berdasarkan data, katanya, sektor usaha sejauh ini dinilai responsif jika ada laporan kasus Covid-19. Kegiatan biasanya langsung dihentikan, dan jumlah kasus akan turun dalam waktu satu pekan.

Dia pun menyoroti banyak kasus di sektor usaha berasal dari tempat tinggal pekerja.

"Di sektor manufaktur memang ada beberapa kasus Covid-19 yang cukup besar. Namun begitu dilakukan pelacakan, hasilnya pekerja diketahui tertular dari lingkungan rumah," jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Achir Chaniago, menambahkan penyebaran Covid-19 di sektor formal swasta dan pemerintah lebih mudah dikendalikan. Perusahaan-perusahaan terus melakukan perbaikan, serta ada yang menerapkan sistem kontrol 24 jam terhadap karyawannya.

Masalahnya justru ada di sektor informal dan masyarakat umum. Banyak orang dinilai tidak begitu peduli dengan protokol kesehatan.

"Karena itu sosialisasi yang harus dilakukan jangan dikendorkan. Harus ada pesan tegas agar masyarakat mengerti mengenai dampak Covid ini," ungkap Andrinof.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah memutuskan PSBB untuk seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali karena terus meningkatnya kasus Covid-19. Pemerintah berharap dengan PSBB, jumlah kasus di Jawa-Bali bisa dikendalikan.

2 dari 3 halaman

Apindo: Tanpa Sadar Protokol Kesehatan, PSBB Berapa Kali Pun Tak Selesaikan Masalah

Tempat Makan di Tengah PSBB Transisi Jakarta — Pengunjung mengisi buku tamu sebelum memasuki restoran Bebek Kaleyo, Kemanggisan, Jakarta, Senin (12/10/2020). Pada penerapan kembali masa PSBB Transisi Jakarta, restoran dan cafe diperbolehkan melakukan pelayanan makan di tempat dengan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah saat ini lebih fokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan protokol kesehatan. Sehingga upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 bisa berbuah manis.

"Memang orangnya relatif sangat mengabaikan (protokol kesehatan). Contohnya di pasar-pasar tradisional seperti itu," terangnya dalam webinar bertajuk Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Sektor Bisnis dan Pelaku Usaha, Jumat (8/1).

Untuk itu, pemerintah diminta agar tidak lagi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa kedaruratan kesehatan ini. Sebab, cara ini dinilai justru merugikan aktivitas bisnis di tanah air.

"Iya. Takutnya salah ngunci. Yang dikuncinya sektor usaha, yang lainnya yang jadi masalah. Jadi kalo menurut saya PSBB berapa kali pun gak akan nyelesain masalah. Kalau akar masalah tadi yang saya bilang, dari (kesadaran protokol kesehatan) masyarakat itu tidak kita antisipasi," tegasnya.

Pun, terkait klaster Covid-19 di industri manufaktur diyakini asal muasal penularan Covid-19 berasal dari lingkungan masyarakat. Sehingga dipastikan bukan berasal dari lingkungan kerja sebagaimana berdasarkan hasil tracking yang dilakukan.

"Kalau kita nih di manufaktur misalnya, memang betul ada beberapa (penularan Covid-19) yang juga cukup besar. Tapi, begitu kita telusuri itu dapatnya dari lingkungannya, bukan karena lingkungan kerja tapi lingkungan rumahnya," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Pengusaha Nilai Keputusan PSBB Jawa-Bali Kurang Tepat

Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali — Pekerja kantoran melintasi trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021). Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021, aktivitas bekerja di kantor diperketat dengan sistem work from home (WFH) 75 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan solusi jitu untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Sehingga, kendati PSBB diterapkan secara berulang-ulang dipastikan penularan virus mematikan asal China itu masih tetap ada.

"Kalau menurut saya mau PSBB berapa kali pun tidak akan menyelesaikan masalah, karena akar permasalahannya bukan itu," ujar dia dalam webinar bertajuk Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Sektor Bisnis dan Pelaku Usaha, Jumat (8/1/2021).

Bos Apindo ini mengatakan, solusi jitu untuk membasmi Covid-19 ialah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Sehingga upaya yang diambil pemerintah saat ini dianggap salah sasaran.

"Kalau akar masalahnya itu dari masyarakatnya untuk lebih aktif protokol kesehatan. Ini yang tidak kita antisipasi," terangnya.

Walhasil kebijakan pembatasan sosial yang kini kembali diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali justru diyakini akan mengancam aktivitas bisnis. Padahal, di industri proses tracking dipastikan lebih baik ketimbang yang ada pada tataran masyarakat.

"Kita kalau melihat begini kita juga bingung, ini sebenarnya mau bagaimana. Karena kalau kita misalnya di manufaktur, memang betul ada yang cukup besar (kasusnya), begitu kita tracing itu dapetnya ya dari lingkungannya. Ini bukan karena lingkungan kerjanya, tapi dari lingkungan rumahnya," tukas pengusaha itu.