Per 23 Desember 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.019 Triliun

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan virtual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) secara virtual, Rabu (23/12/2020). Dalam kunjungannya, Sri Mulyani mengapresiasi seluruh aparatur Kemenkeu yang telah menjalankan tugasnya dengan maksimal di tengah pandemi.

Adapun, Menkeu melakukan kunjungan virtual ke 3 KPP yaitu KPP Gambir 2, KPP Medan Barat dan KPP Madya Makassar. Sementara untuk KPPN, dirinya meninjau KPPN Jakarta II.

Penerimaan Pajak Melambat per 15 Maret 2024, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya

"Luar biasa semangat dari jajaran Kemenkeu baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) dalam menjalankan kegiatan," ujar Menkeu dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

Menkeu mencatat, terdapat 49 KPP yang penerimaan pajaknya telah mencapai 100 persen dengan 6 Kanwil DJP yang akan mencapai target pada 31 Desember 2020.

Adapun, hingga 23 Desember 2020, penerimaan pajak telah dikumpulkan sebanyak Rp 1.019,56 triliun atau sekitar 85,05 persen dari target. Demikian dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan yang mencapai 76,86 persen.

"Ditjen Pajak sekarang harus mengumpulkan penerimaan pajak, namun di sisi lain memberi dukungan dan membantu wajib pajak untuk mendapat insentif pajak. Kita harap, kita bisa tetap jaga ekonomi dan dunia usaha untuk bertahan bahkan pulih," pungkasnya.

DJP juga mengumpulkan penerimaan pajak melalui sistem elektronik dimana ada 23 perusahaan digital tercatat dengan nilai pajak mencapai Rp 616 miliar.

"Ini masih ada 5 perusahaan lagi hingga akhir tahun akan diselesaikan," katanya.

Dirinya turut mengapresiasi kinerja DJPb yang telah bekerja keras di tengah pandemi. Dirinya meminta agar DJPb meningkatkan pengawasan terhadap proses simplifikasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Dengan workload yang sangat banyak saya ucapkan terima kasih dan bangga dengan jajaran di Ditjen Perbendaharaan. Mereka nggak menyerah, nggak putus asa, tapi mereka berinovasi," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penerimaan pajak 2019 disebut loyo. Tahun ini Sri Mulyani akan keluarkan jurus untuk genjot pajak.

2 dari 2 halaman

Ada Pandemi Covid-19, Sri Mulyani Pesimistis Penerimaan Pajak 2020 Capai Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan negara tahun ini begitu seret akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan, target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun berisiko tidak tercapai.

"Dari sisi pendapatan negara, kita hadapi tekanan luar biasa, sehingga pendapatan negara tahun ini hanya Rp 1.699 triliun. Penerimaan pajak juga hanya 1405 triliun. Dan penerimaan pajak juga target hanya sebesar Rp1.404,5 triliun ini pun masih ada risiko tidak tercapai," ujar Sri Mulyani dalam webinar bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan", Kamis (19/11).

Bendahara negara mengatakan, seretnya penerimaan pajak pada tahun ini akibat terganggunya aktivitas ekonomi korporasi maupun masyarakat selama pandemi berlangsung. "Karenanya ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan," imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya sengaja melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen. Langkah penyesuaian ini guna menutupi pembiayaan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Jadi, belanja sangat besar pada APBN 2021 yang merupakan bagian dari penerusan langkah-langkah untuk perlindungan sosial dan bantu masyarakat dalam kondisi masih sangat sulit," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pelebaran defisit ini juga demi menunjang pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik fisik maupun digital. Sekaligus membiayai program ketahanan pangan dan pariwisata yang telah dicanangkan pemerintah.

"Namun, (APBN) tahun depan kita belanjakan cukup signifikan juga bagi infrastruktur baik jalan pelabuhan maupun infrastruktur di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Ketahanan pangan juga jadi prioritas dan Pariwisata," tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Menkeu
Menkeu Sri Mulyani
Penerimaan Pajak