Genjot Investasi Sektor Kesehatan, BKPM Janji Obral Insentif

Oleh Liputan6.com pada 23 Des 2020, 17:00 WIB
Diperbarui 23 Des 2020, 17:06 WIB
Mesir Genjot Pembuatan Masker Medis Hadapi COVID-19
Perbesar
Orang-orang bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi masker medis di Kairo, Mesir, 14 April 2020. Para karyawan bekerja siang dan malam untuk mengoperasikan lima mesin canggih yang dibawa dari China untuk memproduksi hingga 750.000 masker medis per hari. (Xinhua/Wu Huiwo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya siap memberikan insentif bagi investor yang ingin memproduksi alat-alat ataupun kebutuhan sektor kesehatan. Hal ini sebagai komitmen dalam mendorong investasi di sektor kesehatan selama pandemi Covid-19.

"Sekarang BKPM lagi mendorong untuk memberikan insentif yang maksimal setiap investor yang membangun industri alat kesehatan sekarang kita kasih betul-betul," kata Bahlil dalam acara Seminar Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2020, secara virtual, Rabu (23/12).

Dia mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo terkait dengan transofrmasi ekonomi, maka pihaknya ingin memberikan nilai tambah melalui sektor-sektor prioritas seperti kesehatan. Terlebih, selama ini bahan baku alat kesehatan di Indonesia masih bergantung dari impor.

"90 persen industri alat kesehatan kita itu impor alat-alat kesehatan kita bahan baku itu impor kita baru tahu nah sekarang," kata dia.

Dia menambahkan, selain sektor kesehatan pemerintah juga tengah memprioritaskan investasi pada sektor energi. Khususnya pada energi baru dan terbarukan.

"Yang ketiga infrastruktur dan yang keempat pertambangan," imbuh dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

BKPM Ingin Investasi Ciptakan Konglomerat Baru dari Daerah

Bahlil Lahadalia
Perbesar
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia memiliki aturan main dalam melakukan investasi. Di mana investasi yang masuk baik asing maupun dalam negeri wajib melibatkan pengusaha dan UMKM di daerah tersebut.

"Izinnya akan dibuat agar mereka bisa ikut (pengusaha dan UMKM). Semua sudah saatnya negara tidak boleh diatur oleh pengusaha, jadi negara yang diatur pengusaha," kata Bahlil dalam acara Seminar Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2020, secara virtual, Rabu (23/12).

Bahlil menekankan, tujuan investasi hadir untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sehingga kebijakan tersebut dilakukan agar para investor bisa bekerja sama dengan pengusaha dan UMKM yang ada di daerah setempat.

"Agar betul-betul mampu kita menciptakan calon-calon konglomerat baru dari daerah," katanya.

Dia mencontohkan, jika ada satu projek investasi di daerah Semarang, maka yang dilibatkan yakni pengusaha dan UMKM yang ada di sana. Bukan justru dari Jakarta."Karena kalau tidak yang kayak lu lagi, lu lagi. Ini tidak adil," imbuh dia.

"Saya punya pengalaman panjang menjadi seorang pengusaha dari daerah. Orang daerah itu susah banget untuk bisa menerobos masuk Jakarta karena jaringannya kalau tidak kenal orang di Jakarta maka susah," sambung dia. 

3 dari 4 halaman

Infografis Peringkat Investasi Indonesia

Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Perbesar
Peringkat Investasi Indonesia Naik (Liputan6.com/Triyas)
4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓