Sukses

Sri Mulyani: Pembiayaan Utang Sebagian Besar dari dalam Negeri

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembiayaan utang pemerintah sebagian besar bersumber dari pendapatan dalam negeri.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembiayaan utang pemerintah sebagian besar bersumber dari pendapatan dalam negeri. Hal ini menepis adanya anggapan bahwa utang yang dibayarkan pemerintah bersumber dari dana luar.

"Seolah-olah dari luar negeri saja, sebetulnya tidak. Sebagian dari pembiayaan adalah besar dari dalam negeri," kata dia dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2021, di Jakarta, Selasa (22/12).

Seperti diketahui, pemerintah melakukan Burden Sharing bersama dengan Bank Indonesia sampai dengan 2022 mendatang untuk menutup defisit APBN 2020. BI bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana.

"Sitausi kita ini begitu luar biasa maka pembiayaan yang dilakuan tahun ini burden sharing luar biasa, itu adalah pengaturan kami, gubernur BI melalui surat kerja sama antara menteri keuangan dan BI," kata dia.

Selain melakukan burden sharing, pemerintah juga melakukan penerbitan surat utang. Di mana, surat utang ini bisa dibeli oleh seluruh masyarakat Indoesia dengan nilai terkecil mulai dari Rp1 juta.

"Ini yang beli masyarakat kita. Rp80 triliun ritel," imbuh dia.

Seperti diketahui, hingga akhir Oktober 2020, posisi utang pemerintah berada dikisaran Rp5.877,71 triliun, naik Rp120,84 triliun dari Rp 5.756,87 triliun pada posisi September 2020. Angka ini juga naik Rp1.121,58 triliun dari Oktober 2019 sebesar Rp4.756,13 triliun.

Dikutip dari Buku APBN Kita edisi November, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 85,56 persen dan pinjaman sebesar 14,44 persen.

Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.028,86 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp3.782,69 triliun dan valas Rp1.246,16 triliun.

Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp848,85 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp11,08 triliun dan pinjaman luar negeri Rp837,77 triliun.

Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp315,25 triliun, pinjaman multilateral Rp837,77 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp43,43 triliun.

Posisi utang yang naik ini juga diikuti dengan pelebaran rasio utang menjadi 37,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober lalu.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Capai Rp 5.852 Triliun

Bank Indonesia malaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar USD 413,4 miliar atau Rp 5.852 triliun (kurs 14.171 / dolar AS). Utang tersebut terdiri dari sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD 202,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 210,8 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN Pemerintah.

Dikutip dari laporan Bank Indonesia, Selasa (15/12/2020), Utang Luar Negeri Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Di bulan Oktober 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar USD 199,8 miliar atau tumbuh 0,3 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan September 2020 sebesar 1,6 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas termasuk untuk menangani pandemi covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang pemerintah ini diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,4 persen).

ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir bulan Oktober 2020 tercatat 6,4 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mencatat kontraksi 0,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) relatif stabil sebesar 8,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, Utang Luar Negeri terbesar dengan pangsa mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

3 dari 3 halaman

Infografis Indonesia Negara Berkembang Pengutang Terbesar ke-6

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.