Sri Mulyani Sebut Ekonomi Global Pulih di 2021 Meski Masih Ada Covid-19

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Realisasi defisit APBN pada Januari lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 masih menjadi penghambat perekonomian global di tahun depan. Meski begitu, dirinya meyakini perekonomian akan pulih dan tumbuh positif di 2021.

"Tahun depan (ekonomi global) akan rebound meski tentu masih dihantui Covid-19," jkata Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021, di Jakarta, Selasa (22/12).

Bendahara Negara itu menyampaikan, perekonomian global pada tahun ini diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar 4 persen sampai dengan 5 persen. Itu menjadi yang terdalam jika menengok sejarah pekonomi global ke belakang.

"Ini tentu shock yang sangat besar dan harus dikelola semua negara di dunia," ujar dia.

Dia menambahkan, efektivitas vaksin merupakan kunci penitng yang bisa mengembalikan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Sehingga harapannya perekonomian dunia bisa kembali tumbuh di kisaran 4 sampai 5 persen di tahun 2021 mendatang.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan keberadaan vaksin di Tanah Air belum tentu bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pada tahun depan. Sebab, pandemi Covid-19 masih akan berlangsung hingga tahun depan.

"Untuk tahun 2021 dengan Covid-19 juga masih akan menjadi faktor, meskipun kita sudah lebih memiliki harapan positif karena adanya vaksin," kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (21/12).

Meski begitu, Bendahara Negara itu meyakini ekonomi Indonesia dapat tumbuh di titik 5,0 persen pada 2021. Setidaknya, tahun depan akan terjadi pemulihan ekonomi setelah di 2020 ekonomi Indonesia secara berturut-turut terperosok.

"Tentu kita berharap akan terjadi pemulihan dan oleh karena itu kami tetap pada situasi 2021 perekonomian akan tumbuh pada 5,0 persen," katanya.

Dia menambahkan, beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank juga memperkirakan ekonomi Indonesia di 2021 berada di 4,5 persen atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di 5 persen. Sedangkan IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh berada di level 6,1 persen.

"IMF tetap pada posisi 6,1 persen, nanti biasanya pada bulan Januari atau sebelum Februari akan ada revisi Bank Dunia untuk tahun depan forecast-nya di 4,4 persen persen dan OECD 4,0 persen," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk mengatasi Virus Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beberapa kandidat vaksin. Sinovac (China), Merah Putih (Indonesia). Keduanya saat ini masih dalam tahap proses uji klinis.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Siapkan Rp 54,4 Triliun untuk Vaksin Covid-19 Gratis

FOTO: 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Ditetapkan Pemerintah Indonesia — Vaksin COVID-19 Sinovac Biotech Ltd ditampilkan dalam konferensi pers di Beijing, China, 24 September 2020. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac telah sampai di Indonesia, sementara 1,8 juta dosis lagi akan menyusul kemudian. (WANG ZHAO/AFP)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, masih menghitung anggaran vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sejauh ini, pemerintah memang sudah menyiapkan dana mencapai Rp 54,4 triliun untuk keperluan vaksinasi.

Rinciannya, terdapat dana sebesar Rp 18 triliun sesuai dengan Undang-Undang APBN 2020. Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada dana untuk sektor kesehatan yang tidak terserap sebesar Rp 36,4 triliun.

"Jadi dari Rp 18 triliun ditambah Rp 36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan vaksinasi di 2021. Pada tahap pertama, pemerintah lebih dulu menetapkan berapa banyak target yang akan disuntikkan vaksin tersebut.

"Soal vaksin, langkah pertama yang dilakukan pertama Kementerian Kesehatan menetapkan berapa target vaksinasinya. Jadi ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO," katanya.

Dia menyebut berdasarkan persatuan ahli-ahli di bidang pandemi, sekitar 70 persen harus dilakukan vaksinasi. Atau dalam hal ini ada sekitar 183 juta penduduk menjadi target pemerintah untuk disuntikkan.

Setelah target penerima vaksin ditetapkan, maka langkah selanjutnya pemerintah akan menghitung berapa jumlah dosis yang dibutuhkan. Setidaknya, kata dia, rata-rata orang akan mendapatkan dua kali suntik, sehingga harus tersedia 182 dikali 2 dosis.

"Kemudian ketiga yang harus hitung bersama Kemenkes dan BUMN terutama Bio Farma tentang efektivitas dari vaksin. Kalau efektivitas 90 persen maka yang disediakan vaksin harus lebih dari 100 persen tadi 182 plus 10 persen di atasnya tergantung jenis vaksin karena sekarang lagi inventarisasi," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Infografis Ketimpangan Ekonomi Global

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
Ekonomi Global
pandemi corona