Jokowi Komitmen Lanjutkan Program Bansos dan Kesehatan di 2021

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 22 Des 2020, 11:25 WIB
Diperbarui 22 Des 2020, 11:28 WIB
Presiden Jokowi berbincang dengan perawat Sifira Kristingrum soal Covid-19 melalui sambungan video, Minggu (27/9/2020).
Perbesar
Presiden Jokowi berbincang dengan perawat Sifira Kristingrum soal Covid-19 melalui sambungan video, Minggu (27/9/2020). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program terkait penanganan kesehatan dan pemberian bantuan sosial (bansos) pada 2021. Sebab, ia meyakini dampak pandemi Covid-19 belum akan selesai dalam waktu dekat.

"Di tahun 2021, tentunya kebijakan yang baik di 2020 akan terus dilanjutkan dan akan terus diteruskan. Terutama bidang kesehatan, penanganan Covid-19 dan pemberian bantuan sosial untuk rakyat," kata Jokowi dalam video sambutannya di acara Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12/2020).

Jokowi mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat 2020 ini menjadi tahun yang sangat sulit. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi secara dua triwulan beruntun pada kuartal II dan III 2020.

"Tahun 2020 memang di kuartal I ekonomi kita masih tumbuh plus 2,97 persen. Namun di kuartal II karena Covid-19 kita terkontraksi turun tajam jadi -5,32 Persen. Kemudian di kuartal III ekonomi tercatat alami perbaikan meski minus 3,49 persen," ungkapnya.

Menindaki situasi ini, pemerintah telah berupaya untuk melakukan penanganan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Jokowi menyebutkan, usaha tersebut telah berbuah hasil jelang tutup tahun 2020 ini.

"Secara konsisten kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Tren perbaikan seperti ini kita berharap situasi perekonomian ke depan akan lebih baik dan akan membaik," tukas Jokowi.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Perbaiki Data Bansos Covid-19 untuk Tekan Potensi Korupsi

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan perbaikan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk menekan potensi korupsi.

Seperti diketahui, belanja negara untuk bidang sosial meningkat pesat di 2020. Menkeu menjelaskan, hal ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40 persen terbawah.

“Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru,” kata Sri Mulyani dalam dalam Bisnis Indonesia Award 2020, Senin (14/12/2020).

Dari berbagai survei yang dihimpun Kemenkeu, tercatat bahwa belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19.

Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.

“Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard,” kata Menkeu.

Selain itu, juga ada program perlindungan lainnya untuk UMKM dan ultra mikro. Seperti subsidi bunga, restrukturisasi pinjaman, dan penjamin bagi modal kerja bagi usaha kecil menengah.

“Disinilah letak program pemulihan ekonomi nasional. Kami bekerjasama dengan sektor keuangan. Terutama perbankan, agar bisa memberikan dukungan modal kerja bagi usaha kecil menengah melalui penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga yang disubsidi dan memberikan jaminan bagi modal kerja untuk usaha kecil menengah tersebut,” jelas Menkeu.

Untuk dunia usaha lainnya, pemerintah juga memberikan insentif di bidang perpajakan, bantuan jaminan modal kerja untuk usaha. “ini tentu masih perlu untuk disempurnakan dan dalam hal ini kami akan terus melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh para pelaku ekonomi maupun pada sektor keuangan,” ujar Menkeu.

“Untuk tahun 2021, fokus kita adalah tetap di dalam menangani korupsi dan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 2021 memang agak bergeser,” pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓