Gali Potensi Benih Lobster, Nelayan Perlu Digandeng Investor

FOTO: Permintaan Lobster Air Tawar Mulai Ramai — Petani menunjukkan lobster air tawar siap jual di tempat pembudidayaan BFC Mini Farm, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/12/2020). Lobster air tawar asal Australia tersebut dijual Rp 60 ribu-Rp 500 ribu untuk memenuhi permintaan rumah makan dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) telah menyiapkan dua agenda utama dalam rangka mensejahterakan para nelayan. Agenda itu diantaranya sektor perekonomian dan jaminan sosial.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PP SNNU Witjaksono saat Kongres I SNNU yang digelar baik secara fisik maupun daring di Ponpes Qomaruh Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, mulai dari Minggu sampai dengan Selasa, atau tepatnya 13-15 Desember 2020.

Penyelundupan Benih Lobster Masih Marak, Ini Solusi Atasinya

Agenda pertama yaitu bidang perkonomian, di mana kami telah menyusun kerjasama dengan para investor asing, untuk mengelola potensi laut agar masyarakat sekitar pesisir ikut dalam pembesaran benur.

“Melihat kegaduhan yang terjadi belakangan ini terkait ekspor benur, sesuai anjuran Putusan Lembaga Batshul Masa'il PBNU, kita sepakat dan tidak ingin kejadian seperti ekspor benur (baby lobster) kembali terjadi. Makanya kita akan datangkan investor, agar potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga mempunyai nilai tambah, dan semua nelayan bisa dilibatkan untuk bisa membudidaya dan mengembangkan lobster.” ujarnya.

Dan yang kedua, sambung pria yang akrab di sapa Mas Witjak ini, yaitu pada bidang jaminan sosial, berupa asuransi jiwa kepada nelayan Indonesia, sekaligus perjuangan bersama menuju pemerataan.

"SNNU tidak ingin kekayaan laut kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, karenanya SNNU akan terus memberikan kesempatan agar para nelayan mendapatkan hak-haknya sehingga kesejahteraan di kalangan nelayan benar-benar terwujud" ungkapnya.

Upaya ini kami lakukan, lanjut Mas Witjak, mengingat tren jumlah nelayan di Indonesia menurun. Ini mengindikasikan bahwa profesi nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan dibanding profesi lainnya.

Untuk itu, SNNU sebagai badan otonom resmi yang berdiri berdasarkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang tahun 2015, ingin berkontribusi langsung turun ke lapangan agar nelayan kita bisa lebih maju dan sejahtera.

“SNNU hadir sebagai bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan taraf hidup masyarakat nelayan pesisir dan pelaku usaha perikanan sebagai hak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Mas Witjak ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta (25/11). Politisi Gerindra itu diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dan juga USD 100.000 terkait izin ekspor benih lobster.

2 dari 3 halaman

Potensi Ekonomi Maritim

Ketua Umum PP Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono.

Apalagi, sebagai negara maritim, sambung Witjaksono, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dari sektor kelautan dan perikanan jika dikelola dengan baik dan benar. Untuk itu, perlu adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perairan yang matang.

”Bicara sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi tanggung jawab setiap stakeholder, tanpa terkecuali SNNU, organisasi kemasyarakatan yang mewadahi nelayan dan masyarakat pesisir untuk keberhasilan pembangunan berhaluan kelautan dengan menjadi poros maritin dunia yang mengedepankan prinsip kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tambahnya.

Harapannya, dengan hadirnya SNNU semua nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan terutama para nelayan dan pembudidaya kecil bisa lebih berkembang dan sejahtera.

“Adanya Kongres ini salah satu bentuknya nyata kami menjembatani dan mempertemukan antara pelaku (nelayan) dan pemerintah langsung agar ditemukan formula dan kebijakan yang tepat demi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik dimasa mendatang. Sehingga memberikan kemashlatan terhadap masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

3 dari 3 halaman