3 Prioritas Penggunaan Dana Desa di 2021

FOTO: Tiga Menteri Bahas LHP BPK Bersama Komisi V DPR — Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Rapat membahas Laporan Hasil Pembahasan BPK Semester I dan II/2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan tiga fokus prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021.

Pertama, adalah menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Antara lain dengan pembentukan, pengembangan, danrevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ataupun BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

"Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program penyediaan listrik di desa terus dilakukan. Lalu, pengembangan usaha ekonomi produktif khususnya yang dikelola langsung oleh BUMDes ataupun BUMDesma," ujar pria yang akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi pers virtual via Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12)

Kedua, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Diantaranya pendataan desa (pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif.

Terakhir atau ketiga, adaptasi kebiasaan baru melalui Desa Aman Covid-19. "Program Desa Aman Covid-19 ini tetap diperlukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 kendati mungkin akan lebih dikurangi secara bertahap," terangnya.

Kendati demikian, dia meminta seluruh kegiatan yang telah disusun tersebut dikerjakan secara swakelola dengan metode padat karya tunai desa (PDK). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dampak nyata bagi penguatan laju roda ekonomi desa di era kebiasaan baru ini.

"Artinya program yang ada tidak boleh di lakukan oleh pihak ketiga. Namun, jika terpaksa ada kompleksitas maka boleh berkonsultasi dengan dinas pekerjaan umum yang ada di daerah untuk membantu penyelesaiannya," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tiga orang warga Desa Talun, Tuban, Jawa Timur kembalikan dana bansos sebesar 600 ribu per orang. Mereka merasa tak pantas dan masih banyak tetangga mereka yang lebih membutuhkan.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Targetkan 10.000 Desa Berkembang di 2024

Subak Dana Desa — Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan ceramah secara virtual kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Tahun 2020 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Senin (16/11/2020).

Dalam ceramahnya, pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan tentang pemanfaatan dan penggunaan dana desa, serta arah pembangunan desa 2020-2024.

"Tentu, semua ini merujuk pada visi-misi dan arahan Presiden Joko Widodo. Minimal ada tiga hal yang menjadi fokus. Yaitu pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi," ujar Gus Menteri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2020).

Dikatakan Gus Menteri, tiga hal tersebut menjadi rujukan utama bagi pembangunan di desa. Namun, untuk di desa akan lebih difokuskan pada pengembangan SDM dan transformasi ekonomi.

Sedangkan untuk target capaian, Kemendes PDTT akan fokus untuk mengentaskan 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri dan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang.

"Jadi target capaian kita nanti adalah 5.000 desa berkembang menjadi mandiri dan 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang," terangnya.

Terkait dengan adanya pertanyaan, apakah ada kemungkinan dari desa yang statusnya tertinggal langsung loncat menjadi desa mandiri, Gus Menteri dengan tegas menjawab hal itu sangat mungkin terjadi.

"Sangat mungkin, tetapi tentu hanya daerah-daerah khusus atau spesifik yang akan bisa menuju ke sana. Tetapi dimungkinkan adanya desa dari posisi tertinggal tidak berkembang dulu, langsung ke mandiri," jelasnya.

Abdul Halim Iskandar
Tokoh
Abdul Halim Iskandar kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Abdul Halim Iskandar
Dana Desa
Menteri Desa
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar