Program Restrukturisasi Jalan, Kantor Jiwasraya Banjir Karangan Bunga

Sebagaimana diketahui, skema restrukturisasi dinilai merupakan pilihan terbaik untuk menyelamatkan seluruh polis nasabah Jiwasraya, dibanding skema lainnya. Sehingga Komisi VI DPR dan Pemerintah menyepakati skema tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima mengatakan, beberapa opsi lainnya yakni Likudasi dan Bail Out bukan pilihan yang tepat. Opsi Likudasi akan menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi nasabah, sementara opsi Bail Out tidak punya landasan hukum.

"Likuidasi tidak kita pilih mengingat 2,59 juta nasabah Jiwasraya akan dirugikan. Untuk Bail Out, tidak punya dasar hukum," kata dia saat melaporkan hasil Panja Jiwasraya pada rapat Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Adapun pilihan opsi skema restrukturisasi didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  Usaha Perasuransian, kemudian terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 Tahun  2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Asal tahu saja, hingga 30 November 2020, Jiwasraya mencatat liabilias sebesar Rp54,4 triliun denga total aset hanya Rp15,8 triliun. Sehingga Jiwasraya mengalami negatif ekuitas Rp38,6 triliun. Sedangkan nilai tunggakan Jiwasraya yang belum mampu dibayarkan kepada pemegang polis, sudah di kisaran Rp 19,3 triliun.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah menyatakan, kunci utama suksesnya industri asuransi berasal dari kepercayaan masyarakat, baik calon nasabah maupun nasabah.

Ketika masyarakat percaya, maka mereka tidak akan segan untuk membeli produk asuransi. Nasrullah bilang, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu mudah.

"Yang tak kalah penting, karena bisnis kita berbasis trust (kepercayaan), asuransi harus bisa bangun kepercayaan itu. Gampang. Nggak usah mempersulit kalau (nasabah) mau klaim, itu aja," katanya dalam webinar, Selasa (27/10/2020).

Tak cuma itu, agar masyarakat lebih percaya, maka penggunaan teknologi untuk layanan asuransi juga harus dioptimalkan. Digitalisasi asuransi bisa membuat masyarakat mendapatkan produk yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi finansial mereka dengan mudah.

Peluang ini dinilai sangat baik, mengingat penerapan teknologi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini juga dinilai bisa mendukung penetrasi asuransi yang dinilai masih minim.

"Ini peluang bagi kita karena potensi kita masih besar, karena penduduk Indonesia ini besar dari 270 juta jiwa, kalau 20 persennya saja sadar berasuransi, ini pasti meningkat signifikan," katanya.

Nasrullah juga mengingatkan, membangun bisnis asuransi ialah rencana jangka panjang. "Nggak ada bisnis ini 1-2 tahun langsung untung. Menurut studi kami, minimal 7 tahun, cuma ketika dia sudah mulai take off, itu insya Allah cepat bertumbuh untuk mengganti (modal) di masa investasi," katanya.

Nasruah bilang, industri asuransi harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 menjadi musibah, namun hal ini harus dihadapi sebagai tantangan untuk industri asuransi agar bisa berpikir kreatif dan inovatif.

"Industri juga harus resilien dan bisa tahan banting dan adaptatif, jangan sampai kita kalah saing dengan yang lain. Harus tough," katanya.