Realisasi Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Tentukan Kredibilitas OJK

Program restrukturisasi ditempuh untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Upaya ini ditempuh karena dinilai menjadi opsi yang terbaik, untuk kelangsungan industri asuransi maupun bagi nasabah.

Untuk itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Aria Bima berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengawal dan membantu upaya percepatan penyelamatan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Saat ini, Komisi VI DPR telah menyetujui skema penyelamatan polis nasabah Jiwasraya melalui program restrukturisasi yang memindahkan polis nasabah Jiwasraya ke PT IFG Life. Karena itu, Jiwasraya dan IFG Life membutuhkan izin produk dari OJK untuk bis melakukan restrukturisasi dan transfer polis.

"22 Oktober 2020 telah didirikan IFG Life, Januari 2021 diharapkan izin produk dari OJK keluar," kata Aria seperti ditulis, Selasa (1/12/2020).

Menurut Aria, program restrukturisasi Jiwasraya perlu segera dilakukan mengingat gagal bayar telah mengakibatkan ketidakpastian bagi nasabah Jiwasraya. Tidak hanya itu, pentingnya percepatan restrukturisasi untuk mencegah laju defisit ekuitas Jiwasraya.

Diketahui Pada 31 oktober nilai leabilitas Jiwasraya Rp 53,9 triliun sedangkan nilai aset cenderung terus turun di angka Rp 15,4 triliun, sehingga negatif ekuitas Jiwasraya Rp 38,5 triliun.

"Kondisi negatif ekuitas di Jiwasraya terus meningkat. Pada Desember 2018 yang defisit ekuitasnya mencapai Rp 30,3 triliun, dan bulan Desember 2019 defisitnya sampai Rp 34,6 triliun. Dan kondisi terakhir pada Oktober 2020 negatif ekuitasnya mencapai Rp 38,5 triliun," kata dia.

Menurutnya, lonjakan defisit itu dipengaruhi oleh nilai aset yang sebagian besar tidak likuid dan mayoritas buruk. Bima mengatakan, aset Jiwasraya terus alami penurunan sejak 2018.

Dalam paparanya, aset Jiwasraya pada 2017 senilai Rp 23 triliun. Nilai itu turun pad 2019 menjadi Rp18 triliun. Pada tahun ini, Panja DPR mencatat aset asuransi pelat merah itu hanya Rp 15,4 triliun.

"Kondisi aset yang berkualitas buruk dan pengelolaan produk yang tidak optimal, membuat PT Asuransi Jiwasraya memiliki defisit ekuitas," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan negara akan selalu hadir dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya ini.

"Negara hadir dan memastikan juga keamanan polisi untuk nasabah Jiwasraya," tambah dia.

Di sisi lain, dirinya juga akna terus mengawal proses hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam kasus Jiwasraya ini.

“Tentu yang diketahui banyak pihak adalah kasus hukum terus berjalan dan tentunya ini yang juga harus kita jaga, bahwa keberpihakan pemerintah jelas di situ. Kita menegakan hukum secara baik, hukum tidak tumpul,” pungkasnya.