Menteri PUPR: Fokus Program Infrastruktur 2021 untuk Buka Lapangan Kerja

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 05 Des 2020, 11:00 WIB
Diperbarui 05 Des 2020, 11:00 WIB
Menteri PUPR Basuki Bermain Bulu Tangkis
Perbesar
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengembalikan kok saat bertanding bulu tangkis disela kunjungannya di Training Facility Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis (10/5). Basuki meninjau kesiapan fasilitas dan prasarana Asian Games 2018 (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendapat alokasi anggaran APBN 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Alokasi anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan kerja akibat Pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun mendatang akan fokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12/2020).

Disebutkan Menteri Basuki, pada tahun anggaran 2021 terdapat 4 major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertama yakni pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri.

Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Termasuk penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

"Kita akan manfaatkan lahan 165 ribu ha di kawasan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165 ribu ha tersebut, kondisi irigasi yang baik 28 ribu ha dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon," ujar Menteri Basuki.

Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, lahan Food Estate seluas 60 ribu ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

 

2 dari 3 halaman

Kawasan Industri

Presiden Jokowi meninjau pengembangan Kawasan Industri Batang.
Perbesar
Presiden Jokowi meninjau pengembangan Kawasan Industri Batang.

Fokus selanjutnya yakni dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 ha dan KI Subang seluas 1.600 ha.

Pengembangan kawasan industri ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah. Seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan, sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.

Kemudian, Kementerian PUPR juga kan terus melanjutkan dukungan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan kelima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, namun telat akibat Covid-29 jadi pertengahan 2021.

"Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata," sambung Menteri Basuki.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓