Sukses

Menteri PUPR: Fokus Program Infrastruktur 2021 untuk Buka Lapangan Kerja

Pada anggaran 2021 terdapat 4 major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendapat alokasi anggaran APBN 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Alokasi anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan kerja akibat Pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun mendatang akan fokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12/2020).

Disebutkan Menteri Basuki, pada tahun anggaran 2021 terdapat 4 major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pertama yakni pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri.

Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Termasuk penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.

"Kita akan manfaatkan lahan 165 ribu ha di kawasan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165 ribu ha tersebut, kondisi irigasi yang baik 28 ribu ha dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon," ujar Menteri Basuki.

Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, lahan Food Estate seluas 60 ribu ha dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasi menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

Pemerintah juga akan membuka Food Estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kawasan Industri

Fokus selanjutnya yakni dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 ha dan KI Subang seluas 1.600 ha.

Pengembangan kawasan industri ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah. Seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan, sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.

Kemudian, Kementerian PUPR juga kan terus melanjutkan dukungan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan kelima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, namun telat akibat Covid-29 jadi pertengahan 2021.

"Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata," sambung Menteri Basuki.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.