Sri Mulyani Ingin Industri Jamu Manfaatkan Bantuan Pemerintah

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan momentum pemulihan ekonomi ini perlu didukung oleh semua pihak.

Sri Mulyani berharap untuk industri yang berhubungan dengan obat atau jamu tradisional bisa juga memanfaatkan berbagai bantuan Pemerintah.

Melihat Isi Paket Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Palestina dan Sudan

“Dalam hal ini APBN bekerja luar biasa keras untuk membantu seluruh lapisan masyarakat. Sekarang untuk mereka yang omsetnya sangat kecil pemerintah memberikan bantuan permodalan secara gratis Rp 2,4 juta diberikan lebih kepada 20 juta usaha kecil menengah,” kata Sri Mulyani dalam Webinar - Krista Exhibitions, Senin (30/11/2020).

Tak hanya membantu usaha kecil dan menengah, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada perusahaan yang besar seperti pajak untuk karyawannya ditanggung pemerintah. Atau dalam hal ini cicilan pajak berkalanya diturunkan dengan 50 persen, pajak perusahaan diturunkan dari 25 persen ke 22 persen.

Begitupun untuk usaha kecil menengah bahkan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Sementara untuk impor tidak perlu membayar biaya masuk maupun pajak masukan dan ini ditujukan supaya para pelaku usaha kecil, menengah dan besar tetap bisa bertahan di masa pandemi corona covid-19.

“Sehingga mereka tidak hanya bisa bertahan namun juga bisa kembali pulih pada saat ekonominya juga sedang diupayakan untuk dipulihkan,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

2 dari 2 halaman

Belanja Vitamin Meningkat

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Sri Mulyani menurut survei McKinsey terhadap perilaku konsumen Indonesia pada masa covid-19 ini, tren belanja memang menurun. Namun beberapa belanja justru mengalami peningkatan, seperti belanja kebutuhan sehari-hari seperti grocery, kebutuhan rumah tangga dan juga untuk pembelian vitamin suplemen dan obat.

Data ini tentu bisa memberikan suatu harapan bahwa sekarang masyarakat di dalam situasi menghadapi pandemi ingin memiliki gaya hidup yang lebih sehat, dan mengkonsumsi hal-hal yang bisa meningkatkan imunitasnya.

“Ini kemudian memberikan harapan kepada industri jamu dan obat tradisional, karena memang memiliki pangsa yang sesuai dengan tema saat ini industri ini. Kami berharap tentu saja industri ini akan semakin maju seiring dengan pengetahuan masyarakat dan juga munculnya berbagai penelitian,” pungkasnya.

Melihat Isi Paket Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Palestina dan Sudan