Sukses

Kurangi Jejak Karbon, Menhub Apresiasi Inovasi Carbon Offsetting Grab Indonesia

Inisiatif Carbon Offsetting ini termasuk dalam program ‘langkah hijau’ yang terdiri dari crowdfunding, aktivitas sosial media, serta carbon calculator.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Samadi mengapresiasi program Carbon Offsetting yang diinisiasi Grab Indonesia bersama WRI dan BenihBaik. Inisiatif Carbon Offsetting ini termasuk dalam program ‘langkah hijau’ yang terdiri dari crowdfunding, aktivitas sosial media, serta carbon calculator.

Menhub menyebutkan, sejak pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia, memang terjadi penurunan aktivitas masyarakat, termasuk penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga cukup berpengaruh pada kondisi udara yang lebih asri.

“Namun kita semua harus ingat bahwa kondisi seperti saat ini tidak berlangsung selamanya. Kita harus melakukan inovasi seperti dilakukan Grab dengan program ‘langlah hijau’ agar ketika pandemi ini berakhir, kehidupan masyarakat kembali normal, kita sudah memiliki solusi untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan selama ini,” ujar dia dalam video konferensi, Sabtu (28/11/2020).

Untuk memfasilitasi program ini, Grab menyediakan fitur baru untuk menghimpun donasi yang nantinya akan dikonversikan untuk gerakan menanam pohon melalui BenihBaik.

“Saya selaku Menteri Perhubungan mendukung aksi penanaman pohon karena kita tahu besarnya polusi udara disebabkan oleh adanya gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil sangat besar,” kata Menhub.

Selain itu, Menhub juga mengapresiasi sejumlah inovasi Grab lainnya terkait penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dimana hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Menhub Siapkan Strategi Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jatah libur panjang akhir 2020 nanti dikurangi. Hanya saja, pemerintah belum memutuskan berapa jumlah jatah libur panjang yang akan dipangkas tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun tetap menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) nanti. Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/11/2020).

Budi Karya menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi intensif serta mengambil berbagai langkah antisipasi jelang libur Nataru.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama, diputuskan libur panjang akhir tahun dimulai sejak 24 Desember 2020 hingga 1 Januari 2021.

"Tootal ada 11 hari secara berturut-turut sampai 3 Januari (2021). Kementerian Perhubungan juga mengantisipasi kemungkinan libur panjang di akhir 2020," ujar Menhub.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutnya terus melakukan kesiapan sarana dan prasarana hingga akhir November ini. Kemenhub akan melakukan pemantauan selama 18 hari sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020, instansi akan melakukan pengendalian transportasi dengan menerapkan proses ketat pencegahan Covid-19 lewat program 3M. Itu dilakukan baik di sektor angkutan darat, laut, maupun udara.

"Selanjutnya secara fisik sudah disediakan kereta api 265 unit, walaupun ini turun dari 2019. Laut sebanyak 1.186 kapal, udara terjadi penurunan 10.442 flight, tetapi ini fleksibel bisa dinaikan karena keberadaaan bisa setiap saat ditambah," ungkap Budi Karya.

Pemerintah diutarakannya juga akan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di semua transportasi. Tentunya dengan membentuk dan memberlakukan proses ketat oleh operator. 

"Pada moda angkutan jalan kami koordinasi dengan Korlantas, skenarionya kita sudah cukup padu. Dan Korlantas akan berlakukan contraflow (bila terjadi kemacetan), buka tutup rest area, dan imbauan tidak mudik di hari bersamaan," tuturnya. 

3 dari 3 halaman

Infografis DISIPLIN Protokol Kesehatan Harga Mati

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.