Kebijakan Menteri Edhy Prabowo Soal Ekspor Benih Lobster Belum Sejahterakan Nelayan

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah membuka borok kebijakan izin ekspor benih lobster atau benur. Kelompok nelayan menilai, regulasi tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan Menteri Edhy yang hendak mensejahterakan mereka.

Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, sejak diterbitkannya kebijakan perizinan ekspor benur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, para nelayan belum merasakan manfaat jelasnya.

"Belum terlihat bukti yang nyata di lapangan. Isunya kan selalu soal informasi yang asimetris. Berapa yang diterima nelayan dan berapa harga di pasar. Berapa banyak yang diterima perusahaan eksportir," ungkap Dani kepada Liputan6.com, Rabu (25/11/2020).

Sejak dikeluarkan oleh Menteri Edhy Prabowo, kebijakan ekspor benur terus menuai kontroversi dan teguran dari sejumlah pihak. Seperti diungkapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang menyatakan kebijakan ekspor benih lobster justru merugikan para nelayan.

"Harga tak Menentu, Bisnis Ilegal Benur Lobster di Pesisir Barat Lampung Rugikan Nelayan," tulis Susi melalui akun resmi Twitter @susipudjiastuti seraya mengutip salah satu artikel milik media lokal, Selasa 24 November pukul 16.54.

Pernyataan itu diberikan lantaran Menteri Edhy Prabowo bersikukuh bahwa dibukanya kembali ekspor benih lobster dilakukan semata demi mensejahterakan rakyat.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: