Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan untuk Dorong Investasi EBT

Oleh Liputan6.com pada 24 Nov 2020, 10:40 WIB
Diperbarui 24 Nov 2020, 10:40 WIB
Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
Perbesar
Teknisi melakukan perawatan panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap yang dibangun sejak 8 bulan lalu ini mampu menampung daya hingga 20.000 watt. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satu cara untuk menarik investasi tersebut dengan menyediakan berbagai perangkat pendukung sehingga investor merasakan manfaat dengan berivestasi di EBT.

"Pemerintah sedang menyiapkan berbagai perangkat pendukung, khususnya Rancangan Peraturan Presiden untuk menambah daya tarik investasi bagi energi terbarukan. Selain itu program-progam pengembangan EBTKE juga disiapkan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis, Selasa (24/11/2020).

Program pertama adalah penciptaan pasar baru untuk energi terbarukan melalui program Renewable Energi Based Industri Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED).

"Kemudian, mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT sesuai RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Selanjutnya, pengembangan PLT Surya dan PLT Bayu skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal," tambahnya.

Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan penerapan Bioenergi, melalui percepatan pembangunan PLT Sampah di 12 Kota, PLT Uap biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan green refinery.

"Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi. Juga peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi pengembang," terang Arifin.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan EBT dengan pengembangan kluster ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Unggulan, serta melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui smart grid.

"Kami juga mengusahakan fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi Energi Terbarukan. Terakhir, memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020," tutup Arifin.

2 dari 4 halaman

Menteri ESDM Ungkap Cara Pemerintah Percepat Transisi Menuju EBT

Pemerintah siapkan Target Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Perbesar
Pekerja melakukan pengecekan panel surya di atas gedung di kawasan Jakarta, Senin (31/8/2020). Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden terkait energi baru terbarukan dan konservasi energi agar target 23 persen bauran energi di Indonesia bisa tercapai pada 2045. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) untuk menjaga ketahanan energi. Pandemi Covid-19 telah memberikan efek berganda pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk subsektor ketenagalistrikan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, situasi saat ini bisa digunakan sebagai momentum untuk mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam menjaga ketahanan energi.

"Situasi saat ini juga sekaligus digunakan untuk mewujudkan kemandirian energi jangka panjang," ujar dia ketika membuka Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Arifin menerangkan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya transisi energi. Salah satunya yakni fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dalam RUPTL PLN 2019-2028. Di mana pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luat rincian RUPTL tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan smart grid. Menurut Arifin, sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038, pada tahun 2020, smart grid telah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali.

"Penggunaan smart grid memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien, menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi, pemanfaatan sumber EBT, dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik," imbuhnya.

Arifin juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan revisi grid code, yang masih dalam proses pembahasan, serta diharapkan akan segera selesai. Kemudian pengembangan distributed generation, micro-grid, dan distributed storage, di mana PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 MW/200MWh.

"Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent. Selain itu Tabung Listrik (Talis) juga terus dikembangkan untuk melistriki daerah-daerah perdesaan yang terpencil," tambah Arifin.

3 dari 4 halaman

PLTS Atap

Pemanfaatan Tenaga Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif
Perbesar
Teknisi melakukan perawatan panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap yang dibangun sejak 8 bulan lalu ini mampu menampung daya hingga 20.000 watt. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kebijakan lainnya adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, di mana konsumen PLN dapat memasang PLTS Atap dan menghasilkan listrik sendiri, bahkan mengekspor ke PLN. Hingga semester I 2020, PLTS Atap yang telah dipasang mencapai 11,5 MWp oleh 2.346 pelanggan.

Pemerintah pun saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang EBT yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PLN. Selain itu, pemerintah juga mengimbau penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Diharapkan kawasan wisata tidak lagi menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau BBM dan mengganti secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT.

Arifin juga mengajak Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional. "Dalam program transisi energi, Pemerintah mengajak peran serta MKI bersama stakeholder untuk mencari solusi terbaik dalam menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional," tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓