Penerimaan Perpajakan Terkontraksi 15,6 Persen hingga Oktober 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan negara tahun ini begitu seret akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan, target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun berisiko tidak tercapai.

"Dari sisi pendapatan negara, kita hadapi tekanan luar biasa, sehingga pendapatan negara tahun ini hanya Rp 1.699 triliun. Penerimaan pajak juga hanya 1405 triliun. Dan penerimaan pajak juga target hanya sebesar Rp1.404,5 triliun ini pun masih ada risiko tidak tercapai," ujar Sri Mulyani dalam webinar bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan", Kamis (19/11).

Bendahara negara mengatakan, seretnya penerimaan pajak pada tahun ini akibat terganggunya aktivitas ekonomi korporasi maupun masyarakat selama pandemi berlangsung. "Karenanya ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan," imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya sengaja melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen. Langkah penyesuaian ini guna menutupi pembiayaan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Jadi, belanja sangat besar pada APBN 2021 yang merupakan bagian dari penerusan langkah-langkah untuk perlindungan sosial dan bantu masyarakat dalam kondisi masih sangat sulit," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pelebaran defisit ini juga demi menunjang pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik fisik maupun digital. Sekaligus membiayai program ketahanan pangan dan pariwisata yang telah dicanangkan pemerintah.

"Namun, (APBN) tahun depan kita belanjakan cukup signifikan juga bagi infrastruktur baik jalan pelabuhan maupun infrastruktur di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Ketahanan pangan juga jadi prioritas dan Pariwisata," tutup Sri Mulyani.