Menteri PANRB Sebut Sistem Birokrasi di Era Presiden Soeharto Lebih Simpel

Oleh Liputan6.com pada 23 Nov 2020, 10:50 WIB
Diperbarui 23 Nov 2020, 10:51 WIB
Terapkan Protokol Kesehatan, Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta Kembali Layani Warga
Perbesar
Pemohon melakukan pengajuan administrasi di mal pelayanan publik, Jakarta,Rabu (17/6/2020). Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta kembali melayani masyarakat dengan tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Virus Corona. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa sistem birokrasi pemerintah saat ini berbeda dengan yang dilakukan di era orde baru. Sebab, pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto sistem pemerintahannya begitu simple tidak rumit seperti yang terjadi sekarang.

"Tentunya ingat di era orde baru sistem pemerintahan begitu simple sekali. Tidak banyak orang mengambil keputusan. Sehingga bisa bertahan Pak Harto lebih dari 30 tahun jadi presiden," kata dia, dalam acara Forum Pembinaan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional secara virtual di Jakarta, Senin (23/11).

Bahkan sangkin simpelnya pada saat itu, wakil presiden di zaman Soeharto tidak difungsikan dengan baik. Mengingat semua keputusan berada di tangan presiden.

Sedangkan pada saat itu, pelaksanaanya kata dia, hanya satu. Yakni Pak Darmono yang menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara yang juga merangkap menjadi Sekretaris Kabinet.

"Lebih ampuh lagi Pak Darmono merangkap ketua umum Golkar. Di mana jalur B dan A menyatu dalam sebuah sistem politik untuk mempertahankan kekuasaan pada saat itu," ungkap dia.

Dia melanjutkan, pada era orde baru juga ada salah satu instansi yang punya birkorasi membangun tata kelola pemerintahan sampai di tingkat kabupaten kota. Pada saat itu, siapa yang menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Eselon I diatur semuanya.

"Memang dari kacamata demokrasi terpimpin yang tentunya proses pengembangannya reformasi hingga saat ini adalah semua tata kelola pemerintahan. Tapi tata kelola dan efektifitasnya ini yang ingin kita bangun," katanya,

Tjahjo ingin konsolidasi demokrasi tetap dilakukan lima tahunan. Sehingga siapa yang menjadi presiden dan dari partai manapun tidak menjadi soal, asalkan birokrasi dijalankan harus royal.

"Eselon satu dan stuktur pegawaianya harus melayani masyarakakat tidak memihak dan mampu percepat keputusan yang ada," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 3 halaman

Menteri PANRB: Penyederhanaan Birokrasi Percepat Pelayanan Masyarakat

DPD Bahas Evaluasi Pemilu Bersama Kapolri hingga Panglima TNI
Perbesar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mengikuti raker dengan Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tujuan dari penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, dengan sistem birokrasi yang sederhana, masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.

"Saya menegaskan lagi bahwa tujuan penyederhaan birokrasi itu adalah mempercepat pelayanan masyarakat," kata dia, dalam acara Forum Pembinaan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional secara virtual di Jakarta, Senin (23/11).

Dia menambahkan, penyederhanaan birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan responsivitas dan meningkatkan kualitas output dari birokrasi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.

"Saya kira ini yang ingin memangkas birokrasi panjang menjadi yang ramping, birokrasi yang lebih dinamsis, efisien, dalam pelayanan publik dan pemberian izin. Sehingga lider dari birokrasi ada di tangan eselon satu dan dua.

Dia berharap, dengan penyederhanaan sistem birokrasi sinegritas instansi pusat dan daerah ke depannya juga akan lebih baik. Setidaknya ada keterpaduan dalam rangka proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat, serta memberikan perizinan dalam konteks investasi.

"Investasi di tingkat daerah dan pusat bisa dibuat dengan baik yang endingnya adalah dalam konteks untuk membangun satu data," ujarnya.

Dia menyadari, keterpaduan satu data di Tanah Air masih belum terwujud dengan baik. Karenanya harus ada keberanian dalam mewujudkan satu data. Sehingga outputnya adalah membangun tata kelola pemerintahan ini akan berjalan dengan efektif dan efisein.

"Saya yakin bisa dengan semua pihak dengan membangun invoasi dan kemauan akan bisa," ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓