Fakta-Fakta Vaksin Covid-19, Disuntikkan Awal 2021 dan Tak Semua Dapat Gratis

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan tugas luar biasa dalam penanganan Covid-19. Hasilnya, melihat tren dengan bukti data dan fakta, ia mengatakan penanganan pandemi di Indonesia semakin hari semakin baik.

"Tingkat kesembuhan kita dibandingkan tingkat kesembuhan dunia, kita jauh lebih baik. Memang ada hal yang sangat sensitif, yaitu tingkat daripada fatality atau kematian kita masih tinggi dibandingkan dunia," kata Erick dalam sesi teleconference, Sabtu (21/11/2020).

Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah terus bekerja keras lewat program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh. Program Indonesia Sehat disebutnya jadi prioritas utama. Salah satunya mengenai program pengadaan vaksin Covid-19.

"Tetapi tentu seperti stigma Bapak Presiden (Jokowi) bahwa vaksinasi yang akan dilakukan di Indonesia pasti melakukan proses yang sangat hati-hati sesuai dengan standar WHO," tegasnya.

Dengan begitu, ia berkomitmen agar proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Vaksinasi dinilainya bakal menekan angka penularan sekaligus memperkecil fatality rate atau angka kematian.

"Karena setiap hari tentu ada saja bapak yang kehilangan istrinya, anak yang kehilangan orang tuanya, dan tentu ini sesuatu yang sangat prihatin," ujar Erick Thohir.

"Keselamatan rakyat Indonesia jadi hal yang utama. Setelah itu tentu kalau kita bisa me-manage Covid-19 ini dengan baik, baru kita bicara tentunya ekonomi. Tidak bisa kebalik-balik," tandasnya.

Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat pada awal 2021. Namun tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin tersebut secara gratis.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menganggap, skema penyaluran vaksin Covid-19 ini masih menyisakan celah. Menurutnya, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat demi menghindari penyebaran barang palsu.

"Sekarang yang kita tahu kan dijualnya mahal, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Untuk itu nanti yang murah dijual, yang bikin itu palsu atau pasar gelap. Kemungkinan itu harusnya sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari," kata Agus kepada Liputan6.com, Sabtu (21/11/2020).

"Jadi Erick Thohir (dan Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sudah punya tools bagaimana cara pencegahannya, karena ini kan perdagangan jasa," dia menambahkan.

Tanpa ada penjelasan rinci, masyarakat akan kesulitan untuk bisa membedakan mana vaksin Covid-19 yang terverifikasi, dan mana barang palsu yang berasal dari pasar gelap atau black market.

"Jadi intinya pemerintah harus jelasin kalau masyarakat mau dapat yang asli dimana. Kan itu juga membingungkan, apakah di puskesmas, dimana itu, pembagian wilayahnya dimana. Kemudian bayar atau tidak, atau masuk BPJS. Hal-hal ini yang belum dibahas," imbuhnya.

Agus menekankan, pemerintah juga perlu tegas dalam menindaki oknum penyebar vaksin Covid-19 palsu. Siapapun yang memalsukan itu harus diadili.

"Jangan cuman basa-basi nanti dimasukin penjara tapi kemudian keluar, enggak akan pernah beres. Enggak harus (bikin aturan/kebijakan baru), pakai KUH Pidana aja. Ngapain bikin lagi," tandasnya.