Kemenkop Salurkan Subsidi Selisih Bunga ke Koperasi BMT di Sidogiri Jatim Rp 632 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya memberikan berbagai macam fasilitas dan layanan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk segera bangkit dari keterpurukan usaha akibat pandemi covid-19.

Salah satunya subsidi selisih bunga non Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, di Jawa Timur senilai Rp 632 juta.

Melalui subsidi ini maka likuiditas koperasi dapat terjaga dengan baik. Sementara bagi anggota koperasi bisa terbantu lantaran margin bunga telah dipenuhi oleh pemerintah.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyatakan, dukungan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan bisa kembali membangkitkan semangat berusaha baik bagi koperasi ataupun UMKM yang menjadi anggotanya. Diakuinya pandemi covid-19 membuat sektor usaha khususnya UMKM terdampak paling parah akibat terganggunya suplai dan demand.

"Ketika pandemi terjadi kita berikan bermacam bantuan, untuk UMKM yang sudah mampu bertahan diberikan restrukturisasi kredit, kita juga berikan pelatihan digital untuk bisa naik kelas sehingga bisa tetap jualan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).

Menurut Eddy yang sudah bangkrut ada bansos (bantuan sosial) ada juga BPUM yang merupakan program Presiden yang kami jalankan bersama Kemenkeu dengan memberikan hibah Rp2,4 juta per UKM.

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), Banpres BPUM dan bantuan program subsidi selisih bunga / margin non KUR.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KemenkopUKM akan terus memberikan dukungan pada UMKM dan koperasi khususnya penyaluran bantuan subsidi margin bagi koperasi-koperasi yang memang terdampak covid-19.

Pihaknya akan terus mengoptimalkan waktu yang tersisa hingga Desember mendatang untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Menurutnya anggaran untuk subsidi margin non KUR sebesar Rp751 miliar. Namun diperkirakan dana yang bisa direalisasikan hanya sekitar Rp135 miliar hingga akhir tahun ini.

Eddy menyatakan terdapat sejumlah kendala dan dinamika di lapangan saat penyaluran. Salah satunya adalah banyak koperasi atau UMKM yang awalnya diperkirakan membutuhkan bantuan ini namun ternyata mereka tidak butuh karena pinjaman yang dilakukan tidak ke koperasi namun ke industri pembiayaan lainnya seperti perbankan atau fintech.

Dengan begitu secara otomatis mereka tidak masuk dalam kategori penerima subsidi margin tersebut. Terkait anggaran subsidi margin non KUR yang tidak terserap, Eddy menegaskan akan mengembalikan kepada Kementerian Keuangan.

"Lalu ada juga perubahan aturan- aturan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan, ini mengakibatkan terbatasnya ruang gerak kita dalam menyalurkan. Padahal dalam rangka kehati-hati itu kita tetap harus mengacu pada aturan ketika menyalurkan," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: