Holding BUMN Pangan Dukung Ekspansi Areal Penangkapan Ikan

Oleh Liputan6.com pada 13 Nov 2020, 20:00 WIB
Diperbarui 13 Nov 2020, 20:00 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif Buka Jakarta Energy Forum 2020
Perbesar
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin memberi sambutan di Jakarta Energy Forum 2020, Jakarta (2/3/2020). Acara ini bertema ‘The Future of Energy’ yang re-inisiasi mengembangkan kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah, Korporasi, Institusi Keuangan dan Pendidikan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN.

Terlebih saat ini, ujar Budi Gunadi Sadikin, fasilitas perikanan dinilai masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

“Oleh karena itu, holding BUMN akan memperluas wilayah perikanan dan mengembangkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi wilayah Indonesia timur," kata Budi dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2020).

Senada, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Imam Paryanto berharap, konsolidasi BUMN pangan bisa meningkatkan peran dan kontribusi BUMN terhadap tujuan kebijakan pemerintah, serta mampu bertransformasi lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.

 

 

2 dari 3 halaman

62.000 UMKM Pengolahan Perikanan

Pasar Ikan Modern Muara Baru Mulai Ditempati Pedagang
Perbesar
Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). Pedagang mulai menempati PIM Muara Baru sejak 16 Februari 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, KKP menginginkan berbagai UMKM pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja tetapi dapat tersebar secara lebih merata dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan.

"Saat ini terdapat sekitar 62.000 UMKM pengolahan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A. Subki.

Menurut Berny, dari keseluruhan jumlah tersebut, baru sekitar seperempat di antaranya yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Selain itu, ujar dia, kondisi unit UMKM pengolahan hasil kelautan dan perikanan saat ini masih banyak yang kurang higienis sehingga penyuluh dinilai perlu menginformasikan kelayakan sarpras pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai, dan higienitas kepada para pelaku usaha.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan ke depannya mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia dapat meningkat dan sesuai dengan standar internasional.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓