Tingkatkan Ekonomi Warga, KKP Dorong Adanya Korporasi Budi Daya Perikanan

Oleh Athika Rahma pada 06 Nov 2020, 12:00 WIB
Diperbarui 06 Nov 2020, 12:31 WIB
Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan
Perbesar
Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan tercatat sebanyak 510.050 ton pada semester I-2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, kelompok pembudi daya (pokdakan) ke depannya harus membentuk korporasi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut dia, Pokdakan yang bergabung menjadi kelompok korporasi memiliki kekuatan bersama untuk mengerjakan tambak-tambak baru atau melakukan revitalisasi tambak tradisional.

"Untuk pendanaan pokdakan bisa mengajukan KUR dengan bunga 6 persen atau melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP dengan bunga 3 persen," tutur Slamet dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020).

Menurut Slamet, dengan pembentukan korporasi pembudi daya ikan, maka akan mampu meningkatkan ekonomi masyakarat kecil. "Ini juga harapan dari Bapak Presiden, sehingga program peningkatan produksi perikanan budi daya dapat tercapai," kata Slamet.

Slamet berharap digelarnya Temu Teknis Budi Daya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya masyarakat pembudi daya ikan.

Setidaknya, terdapat 150 pembudi daya yang ikut hadir dalam Temu Teknis Budi Daya Tambak ini yang berasal dari beberapa kabupaten, yaitu Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa.

Dengan korporasi, katanya, maka akan lebih mudah untuk melakukan diskusi dan sharing (berbagi) pengalaman bersama, sehingga nantinya masalah-masalah yang dihadapi para pembudi daya ikan bisa dipecahkan.

Pada kunjungan ke Aceh, Slamet juga bertandang ke lokasi model tambak udang berkelanjutan yang berada di Gampong Matang Rayeuk Kabupaten Aceh Timur seluas 5,1 hektare.

Model tambak berkelanjutan ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas seperti bak tandon, bak distribusi air baku, petak pemeliharaan, saluran buang dan panen, serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

"Dengan bud idaya udang kluster ini, maka produktivitas bisa ditingkatkan dari semula 1 ton per hektare menjadi minimal 5 ton per hektare. Model kluster mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, di samping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif," jelas Slamet.

2 dari 3 halaman

Mengedepankan Iptek

tambak-udang-130905b.jpg
Perbesar
Perikanan

Slamet berharap, seluruh pelaku perikanan budi daya harus terus mengedepankan Iptek dalam pengelolaan usaha budi daya ikan yang berkelanjutan. Intinya dengan kondisi saat ini, produktivitas budi daya harus bisa dipacu dalam lahan terbatas dan dengan penggunaan sumber daya air yang efisien.

"Ini upaya KKP untuk meningkatkan ekspor udang sebesar 250 persen pada tahun 2024 melalui pembangunan tambak-tambak udang baru atau merevitalisasi tambak-tambak udang rakyat yang masih tradisional menjadi semi-intensif hingga intensif, dan kami sangat terbantu dengan dukungan pemerintah daerah," sebut Slamet.

Saat ini KKP tengah membangun lima model tambak udang berkelanjutan yang berada di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Buol Sulawesi Barat.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓