Kepala BKPM Klaim UU Cipta Kerja Bakal Tutup Celah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan menutup celah korupsi, terutama yang terjadi di dalam pengurusan perizinan usaha. 

Dalam debat terbuka pengesahan UU Cipta Kerja dengan aktivis mahasiswa Cipayung Plus, Bahlil menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama ini saling tumpang tindih.

"UU Cipta Kerja ini adalah memangkas berbagai macam regulasi yang tumpang tindih untuk di simplifikasi, kemudian di buat transparansi lewat elektronik. Jadi dengan UU ini ga ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja," ujar Bahlil yang juga mantan Ketua umum HIPMI melalui Youtube BKPM, pada Rabu (4/11/2020) malam.

Melalui UU Cipta Kerja proses perizinan berusaha dipastikan akan menjadi lebih mudah. Misalnya pelaku bisnis UMKM hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga bisa diurus secara online.

"Sebelumnya izin belum baik, harus pengusaha ketemu pejabat deal-dealan dulu. InsyaAllah dengan UU ini maka semua berbasis elektronik dan OSS. Maka dengan kemudahan ini maka investasi bisa masuk," paparnya.

Oleh karena itu, dia optimis realisasi investasi Indonesia kedepannya akan lebih meningkat pesat dengan adanya UU Cipta Kerja ini. Ia pun mengklaim bahwa regulasi ini bersifat ramah bagi pelaku usaha di dalam negeri.

"Karena pengusaha cuma butuh empat hal. Yakni kepastian, kemudahan, keterbukaan dan kecepatan untuk berusaha," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: