UU Cipta Kerja Disahkan Jokowi, Pengusaha Tak Bayar Pesangon Didenda Rp 400 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi baru saja meresmikan UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020, Senin (2/11/2020). Beleid yang kontroversial ini akhirnya diundangkan meskipun mendapat banyak tentangan terutama dari kalangan buruh terkait pasal di klaster ketenagakerjaan.

Terdapat beberapa perubahan pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, salah satunya mengenai pesangon. Pada pasal 156, pengusaha diwajibkan membayar pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," demikian bunyi pasal 156 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2020, dikutip Liputan6.com, Selasa (3/11/2020).

Beleid UU Cipta Kerja tersebut juga menjelaskan mengenai besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang harus diberikan pengusaha kepada karyawannya, secara rinci pada pasal 2 dan 3. Demikian pula dengan uang penggantian hak seperti cuti, ongkos pulang dan biaya lainnya yang diatur pada pasal 4.

Pengusaha harus memenuhi kewajiban membayar pesangon yang tercantum pada pasal 156 ayat 1 tersebut.

Jika tidak, maka pihaknya terancam denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta, dengan sanksi penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 4 tahun. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja.

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta," demikian bunyi pasal 185 ayat 1.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: