Penerapan eRDKK Kementan Bisa Minimalisir Penyelewengan Pupuk Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Penerapan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk menyalurkan pupuk subsidi, dinilai sangat membantu. Dengan sistem ini, penyelewengan pupuk subsidi bisa diminimalisir.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan sistem eRDKK yang dijalankan Kementerian Pertanian sudah tepat untuk mengawal pupuk subsidi.

“eRDKK yang diterapkan Kementerian Pertanian sudah sangat tepat. Dan sudah mendapatkan apresiasi dari KPK karena data yang kita gunakan valid hingga 94 persen. Namun, tetap kita akan terus perbaiki agar data valid bisa meningkat lebih baik lagi,” tutur Mentan , Minggu (1/11/2020).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan eRDKK bisa valid hingga 94 persen lantaran melewati verifikasi bertahap.

“eRDKK itu berisi usulan dari kelompok tani. Berisi data penerima pupuk subsidi dan jumlah pupuk subsidi yang diajukan. Data itu lalu diverifikasi di dinas kota/kabupaten, sesudah itu diverifikasi lagi di provinsi sebelum diajukan dan diverifikasi lagi di nasional atau di Kementan,” jelas dia.

Sarwo Edhy menjelaskan, Kementerian Pertanian juga memberikan waktu agar eRDKK diperbaiki sebelum ditetapkan.

“Data yang digunakan dalam eRDKK itu by name by address berdasarkan usulan dari kelompok tani. Jadi bukan kita yang mendapatkan nama-nama itu,” terangnya.

Keunggulan sistem eRDKK juga disampaikan Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana.

Menurut Wijaya, penerapan sistem e-RDKK yang diatur oleh Kementerian Pertanian dapat meminimalisir penyelewengan. Sehingga, penyaluran pupuk bersubsidi semakin tepat sasaran. Terlebih melalui sistem ini juga diyakini bisa mencegah terjadinya duplikasi data penerima subsidi.

"Dengan begitu, tugas penyaluran dan pengawasan Pupuk Indonesia dapat lebih optimal, dan yang terpenting subsidi bisa lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Wijaya Laksana mengatakan untuk pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios, hingga kelompok tani masih sesuai prosedur.