Tak Naik, Segini Besaran UMP 2021 DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memutuskan untuk tidak menaikan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Keputusan itu terlampir dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.

Lantas berapa UMP DKI Jakarta untuk 2021?

Jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti penetapan UMP 2021 sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, maka besaran upah minimum di ibu kota sebesar Rp 4.276.349. Besaran ini sama dengan angka UMP pada 2020.

Para kepala daerah pun diminta untuk mengumumkan UMP 2021 secara serentak pada 31 Oktober 2020.

Sejauh ini, UMP di DKI Jakarta memang menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. UMP tertinggi kedua ditempati oleh Papua yang sebesar Rp 3.516.700 dan tempat ketiga yaitu Sulawesi Utara dengan angka Rp 3.310.722.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Besaran UMP 2021 disamakan dengan tahun 2020.

2 dari 5 halaman

Berikut Daftar Lengkap UMP 2021 di 34 Provinsi

banner peta ump 2017 — Besaran Kenaikan UMP 2017 yang Berbeda (Liputan6.com/Trie yas)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Keputusan itu terlampir dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.

Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan UMP setelah 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan UMP 2021 pada 31 Oktober 2020.

Melalui keputusan ini, upah minimum 2021 akan sama seperti UMP 2020, yang mengalami kenaikan 8,51 persen dari besaran di 2019. Keputusan itu diambil dengan mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan nasional pada tahun tersebut.

Mengacu pada SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/2019, besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

3 dari 5 halaman