Bappenas Rancang Masterlan Pengembangan Jangka Panjang UMKM

Target Penyaluran Banpres Produktif untuk UMKM — Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kering di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Kemenkop UKM menyatakan realisasi penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM senilai 2,4 juta/UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendapat tugas menyusun perencanaan (masterplan) masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masterplan tersebut perlu dibuat karena pergerakan ekonomi nasional lebih banyak ditopang sektor UMKM.

"Di Bappenas kita mendapatkan tugas menyusun sebuah masterplan mengenai UMKM ke depan seperti apa," kata Suharso dalam webinar bertajuk Revitalisasi UMKM, Pembiayaan dan Digitalisasi, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Besarnya peran UMKM selama ini masih dibiarkan tumbuh seadanya. Tak heran sektor UMKM ini tak cepat perkembangannya dibandingkan industri atau perusahaan besar di Tanah Air.

Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kategorisasi UMKM. Tujuannya agar pemerintah bisa memberikan intervensi yang tepat untuk perkembangan dan keberlanjutan UMKM.

"Harus ada paradigma baru dalam mengkategorisasikan (UMKM) sehingga kita bisa tahu persis kemana arah treatment dilakukan," kata Suharso.

Dia mencontohkan konsep program Presiden Joko Widodo di periode pertama yang fokus pada infrastruktur. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk sektor UMKM dalam satu sampai dua tahun mendatang.

Lewat perencanaan ini, akan terlihat fokus yang akan digarap pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. "Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan akan menjadi fokus UMKM," kata dia.

Begitu juga dengan skala industri. Pemerintah juga ingin sektor manufaktur memiliki perencanaan yang lebih matang. Sebab dalam beberapa waktu terakhir kontribusi industri ini cenderung menurun.

Suharso menilai kondisi ini terjadi karena industri manufaktur di hulu dan hilir dikelola perusahaan besar. Sementara tidak ada penyangga yang menjembatani antara industri hulu dan hilir.

"Ini karena industri hulunya atau industri elitnya tidak punya mata rantai di tengah," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

2 dari 2 halaman

Dapat Sertifikasi Halal, UMKM Bisa Bersaing Secara Global

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terus mengajak jajarannya di pemerintahan untuk kerja berjamaah dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan beberapa pejabat pemerintahan dalam perayaan virtual Hari Santri Nasional, Kamis 22 Oktober 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua dan Ketua Harian.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis usaha, dan juga penyediaan direktori pembiayaan syariah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dukungan dan fasilitas UMKM untuk bisa mereka juga berkompetisi secara global melalui kegiatan ekspor dan mendukung terwujudnya UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi yang membutuhkannya," kata Sri Mulyani saat seremoni virtual Hari Santri Nasional, Kamis (22/10/2020).

Menurut dia, semua upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren sebagai sebuah ekosistem yang mandiri, sejahtera, dan memiliki kegiatan ekonomi yang kompetitif. Serta berorientasi ekspor dan meningkatkan pangsa produk hal.

"Ini merupakan salah satu wujud jihad di dalam memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi masyarakat lainnya," tuturnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, untuk memberikan dampak ekonomi syariah yang lebih sempurna, maka diperlukan kolaborasi, sinergi dan koordinasi banyak pihak dan mitra strategis. Sehingga berbagai program yang telah dipersiapkan dapat dieksekusi untuk lebih maju.

"Ini juga sejalan dengan arahan bapak Wakil Presiden, yang tiada henti-hentinya mengajak kita semua untuk berjamaah memacu ekonomi keuangan syariah secara inklusif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia," ujar Perry.

UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Suharso Monoarfa
Tokoh
Suharso Monoarfa kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Lihat Selengkapnya
Suharso Monoarfa