Menteri Arifin Tegaskan Tentang Transisi Energi yang Mutlak Perlu Dijalankan

Selain meningkatkan kegiatan eksplorasi, Pemerintah mengatur berbagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan EBT. Indonesia tercatat memiliki potensi sumber daya EBT lebih dari 400 GW, dari jumlah tersebut dan baru dimanfaatkan sebesar 2,5% atau 10 GW.

Padahal menurut Arifin, EBT merupakan strategi penting dalam mendorong pemulihan roda ekonomi pasca pandemi serta menuju Indonesia yang berketahanan.

"EBT akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi GRK, (gas rumah kaca) dan dapat menciptakan banyak lapangan energi," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan aturan tentang EBT yang akan keluar dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan beleid berbentuk peraturan presiden alias perpres tersebut tengah difinalisasi.

"Di dalamnya akan mendorong pemanfaatan EBT dan pada yang sama meningkatkan investasi dalam negeri. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam transisi energi ini. Semua sangat bergantung pada investasi karena dana yang dimiliki pemerintah terbatas," ujar Rida.

Rancangan perpres terkait energi baru terbarukan sebelumnya sudah melewati proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Beleid tersebut dikejar untuk diundangkan sebelum akhir tahun.

Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan program Renewabale Energy Based Industry Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED) yang dirancang untuk mempercepat EBT di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ekonomi lokal khusus di wilayah 3T.

Adapula pembangunan pembangkit surya dan angin, memaksimalkan pemanfaatan bioenergi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota dan biomassa sebaai bahan baku co-firing pada pembangkit PLTU, implementasi B-30 hingga pembangunan Green Refinery.

(*)