Asosiasi Tolak Rencana Restrukturisasi Lembaga Sertifikasi Produk

Penggunaan robot di industri manufaktur (dok: Universal Robot)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengoptimalkan peran Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dengan cara restrukturisasi. Sebab, restrukturisasi ini dinilai mengarah pada upaya monopoli.

ALSI yang menaungi 65 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) menilai rencana kebijakan itu akan mematikan LSPro sebagai salah satu stakeholder penilai kesesuaian dalam penerapan SNI.

“Perampingan jumlah LSPro adalah sebuah kemunduran dan bertentangan dengan semangat deregulasi/kemudahan berbisnis di Indonesia yang dikedepankan Presiden Joko Widodo. Sebab, konskuensi dari perampingan adalah keterbatasan jumlah LSPro yang bisa menjadi pangkal dari lambannya pelayanan industri yang akan berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan pelaku usaha,” kata Ketua Umum ALSI, I Nyoman Susila, dalam webinar dengan tema Pro Kontra Wacana Monopoli LSPro: Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional” yang diselenggarakan ALSI, Selasa (20/10/2020).

Nyoman Susila mengungkapkan, keberadaan LSPro saat ini adalah wujud dari kedewasaan industry jasa penilai kesesuaian yang secara nasional mempekerjakan lebih dari 3000 auditor, tenaga ahli, profesional, serta staf teknis/administratif.

“Jika rencana kebijakan Kemenperin itu direalisasikan, maka akan berdampak pada PHK sebagai konskuensi atas penutupan LSPro," kata dia.

Menurut ALSI, tidak tepat argumentasi yang menganggap bahwa LSPro di Indonesia terlalu banyak sehingga memperluas peluang impor. Yang dibutuhkan justru kompetensi SDM dan penguasaan teknis agar LSPro pada akhirnya memiliki spesialisasi industrinya masing-masing.

Ia menjelaskan, kompetensi LSPro dievaluasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN) dan dibina oleh Pusat Standarisasi serta menjalankan tugasnya atas penunjukan Kemenperin.

“LSPro berpartisipasi aktif sebagai stakeholder standarisasi di Indonesia dengan memberikan asistensi serta rekomendasi kepada komite teknis perumusan SNI dan skema sertifikasi di Direktorat Jenderal Pembina Produk,” terangnya.

Karenanya, jika dilakukan monopoli atas LSPro maka diprediksi akan terjadi penurunan mutu kepercayaan pelayanan kepada industri yang menerapkan SNI Wajib,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Asosiasi Mainan Anak (AMI) Sutjiadi Lukas. Dia menolak ide Pemerintah untuk merampingkan jumlah Lspro. Dia menilai Ls Pro swasta yang ada sekarang sudah mempunyai kompetensi dari sisi penilai mutu produk.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Yuk, ikuti kisah Sekolah Relawan maupun yang lainnya dalam Program Berani Berubah, hasil kolaborasi antara SCTV, Indosiar bersama media digital Liputan6.com dan Merdeka.com.

2 dari 2 halaman

Perlu Jalan Tengah

Implementasi TKDN akan memperkuat struktur manufaktur sehingga bisa mendongkrak daya saing industri sekaligus perekonomian nasional. (Dok Kemenperin)

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengatakan, perlu adanya jalan tengah atau titik temu agar di satu sisi kebijakan pemerintah tidak merugikan pelaku LSPro dan pelaku usaha, dan di sisi lain ada perspektif perlunya pembenahan di LSPro. Harus diakui juga, bahwa saat ini masih ada permasalahan kualitas kompetensi dan kualifikasi LSPro yang ada.

“Jadi jangan langsung apriori terhadap renjana kebijakan ini. Kita sikapi rencana kebijakan restrukturisasi LSPro ini dalam rangka menigkatan kualitas LSPro, khsusnya dalam standarisasi produk dalam negeri dan secara umum bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Nusron Wahid.

Nusron mengungkapkan, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur semua barang yang diperdangangkan dalam rangka perlindungan konsumen wajib mencantumkan standarisasi. Dalam merealisasikan amanat UU itu, kebijakan pemerintah terkait standarisasi ini melibatkan 4 stekholder.

Pertama pemerintah yang dalam hal ini ada Kemenperin, Kemendag, dan BSN. Ketiganya harus punya suara dan pendapat sama soal standarisasi. Kedua adalah pelaku lembaga sertifikasi produksi (LSPro). Karenanya, setiap kebijakan standarisasi juga harus mendengarkan aspirasidari LSPro yang sudah lama bergerak di bidang sertifikasi. Dan yang ketiga adalah melibatkan pelaku industri selaku yang memproduksi dan menjual.

“Maka dengan rencana kebijakan itu, kami di DPR ingin melihat mana kebijakan yang terbaik untuk kepentingan nasional. Pengertian baik ini berlaku baik untuk pemerintah, baik untuk LSPro, baik untuk pelaku usaha, baik juga untuk kepentingan konsumen. Artinya, kita ingin tidak ada yang dirugikan akibat kebijakan yang diambil pemerintah,” ungkapnya.

“Sehingga kita bisa tarik benang merah dalam rencana restrukturisais, apakah yang akan diambil pemerintah baik atau tidak? Saya selaku Anggota Komisi VII tentu menyerap keluhan pelaku usaha dan konsumen. Tetapi di sisi lain ada niat pemerintah juga untuk melakukan pembenahan dalam rangka pelayanan terkait standarisasi,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, jalan tengah menjadi penting agar di satu sisi tidak ada monopoli LSPro oleh pemerintah, tetapi di sisi lain juga harus ada peningkatan kualitas oleh LSPro.

“Karena faktanya banyak juga LSPro yang uji laboratoriumnya kurang baik, atau bahkan satu lab dipakai banyak LSPro. Maka wacana ini jadi momentum bagi LSPro untuk berbenah meningkatkan kualitas dan kualifikasi,” terangnya.

Adapun Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mengungkapkan, keberatan dari ALSI ini menjadi masukan yang akan disampaikan langsung kepada Menperin dalam rapat kerja nanti.

“Saya dalam raker dengan Pak Menteri sudah sampaikan masalah ini, karena waktu itu saya menerima audeinsi dari asosiasi, puluhan orang yang sampaikan aspirasi yang menolak dengan rencana kebijakan ini dengan berbagai argumentasi dan dampaknya,” katanya.