Setahun Jokowi-Ma'ruf, Tengok Deretan Upaya Dongkrak Kualitas SDM Indonesia

Senyum Jokowi-Ma'ruf Usai Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden — Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ma'ruf Amin (tengah) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin berusia 1 tahun tepat pada 20 Oktober 2020. Keduanya tetap berusaha untuk mewujudkan visi dan misi, salah satunya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mandiri dan maju.

Dilansir dari Laporan Tahunan 2020 Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang dipublikasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/10/2020), pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Jokowi-Ma'ruf meyakini hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global.

“Ini tantangan sekaligus kesempatan besar yang harus dijawab dengan kerja keras, kerja cepat, dan dengan cara-cara yang cerdas. Membentuk manusia tangguh Indonesia, harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah,” tulis laporan tersebut.

Sebuah periode emas pertumbuhan ke depan harus diakali dengan menghindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak. Ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan untuk mendorong peningkatan SDM.

Begitupun sekolah vokasi, orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi. Penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.

Salah satunya Pemerintah menyiapkan Sekolah gratis hingga sarjana, yang kini bisa dicapai semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu Indonesia pintar tersebut dialokasikan untuk siswa 10,3 juta siswa SD sebesar Rp 450 ribu per tahun, 4,6 juta siswa SMP sebesar Rp 750 ribu per tahun, dan untuk 3,2 juta siswa SMA/SMK sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk mereka yang terdata sebagai penerima KIP dan ingin melanjutkan pendidikan hingga jadi sarjana. Hal ini semua untuk mendorong terbentuknya SDM yang berkualitas.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Yuk, ikuti kisah Sekolah Relawan maupun yang lainnya dalam Program Berani Berubah, hasil kolaborasi antara SCTV, Indosiar bersama media digital Liputan6.com dan Merdeka.com.

2 dari 2 halaman

1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin di Mata Pengusaha

Satu tahun sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya pada 10 Oktober 2019 lalu, sejumlah janji kampanye disebut telah terpenuhi.

Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, disahkannya UU tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan pekerjaan.

“Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan.

“Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal.

Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on track.

Bahkan, proyek kawasan industri Batang juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan Industri Batang menurut saya terobosan juga," tambahnya.

"Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batang) sewa, ini kompetitif banget,” tambah dia.

Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh Presiden Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi.

“Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia.