Indonesia Butuh USD 1,5 Triliun untuk Tetap Membangun Hingga 2030

FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia disebut masih memerlukan anggaran sebesar USD 1,5 triliun untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah setiap tahunnya.

"Indonesia memerlukan USD 1,5 triliun untuk mencapai SDGs target 2030. Dan menurut Bappenas SDGs financing needs akan terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2030," kata Impact Measurement and Management Consultant at UNDP, Cindy Colondam, dalam diskusi virtual di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Dia mengatakan, anggaran keperluan SDGs tersebut juga sangat bergantung pada sekenario intervensi business as usual (BAU) dan High intervensi dilakukan pemerintah Indonesia.

Di dalam skenario intervensi high pembiayaan non pemerintah sendiri diperkirakan akan dibutuhkan sebesar 44 persen dari USD 4,7 miliar.

"Jadi kita melihat untuk mencapi tujuan SDGs kita harus tidak bergantung pada satu sektor dan pemerintah dan bisa pembiayaan inovatif yang bisa mendorong koloboratif multisektoral," jelas dia.

Di sisi lain, pembiayaan SDGs di seluruh dunia sendiri terdapat kekurangan sebesar USD 2,5 triliun. hal tersebut berdasarkan data dari UNCTADI.

"Ini memaksa pemangku kepentingan mencari sumber pembiayaan baru. Karena tidak bisa bergantung lagi kepada angaran nasional. Apalagi investasi swasta lokal di Indonesia merupakan hampir setengah dari pendanaan SDGs," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber:Merdeka.com

Saksikan video di bawah ini:

Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjaga pertumbuhan investasi agar tak minus di atas 5 persen. Hal ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020.

2 dari 2 halaman

UU Cipta Kerja Disebut Bisa Bantu Indonesia Perangi Kemiskinan

20160803-Angka Kemiskinan DKI Jakarta 3,75% — Anak-anak bermain di pemukiman kumuh, Muara Angke, Jakarta, Rabu (3/8). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta melansir angka kemiskinan Ibu Kota pada bulan Maret 2016 mencapai 384,3 ribu orang atau 3,75%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan pernyataan mengenai pengesahan Undang Undang Cipta Kerja di Indonesia.

Senior External Affairs Bank Dunia Lestari Boediono mengatakan, UU Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.

"Selain itu, mendukung aspirasi jangka panjang negara ini menjadi masyarakat yang sejahtera," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (16/10/2020).

Menurut Bank Dunia, UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia.

"Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Hal ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan," kata Lestari.

Dia menambahkan, implementasi dari UU Cipta Kerja ini secara konsisten akan sangat penting dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang kuat.

Tujuannya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.