Tarif Cukai Bakal Naik, Pekerja Industri Rokok Minta Perlindungan Mahfud MD

Oleh Liputan6.com pada 17 Okt 2020, 20:37 WIB
Diperbarui 17 Okt 2020, 20:43 WIB
20160119-Buruh-Tembakau-AFP
Perbesar
Ratusan buruh Indonesia bekerja di pabrik tembakau di pabrik rokok di Jember (13/2/2012). (AFP / ARIMAC WILANDER)

Liputan6.com, Jakarta - Rombongan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur (FSP RTMM-SPSI Jatim) bersama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh lainnya meminta perlindungan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta baru-baru ini.

Kunjungan ini dilakukan terkait dengan tekanan yang dialami akibat rencana kenaikan cukai tembakau, pandemi COVID-19, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, rombongan serikat pekerja/serikat buruh ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

Juru bicara FSP RTMM-SPSI Jatim Santoso menyampaikan langsung kepada Mahfud MD keluhan yang dihadapi selama ini. Dia mengatakan bahwa buruh di sektor industri hasil tembakau alias buruh rokok sangat tertekan akibat rencana kebijakan kenaikan tarif cukai rokok.

"Kenaikan cukai menjadi musibah karena di masa pandemi COVID-19," katanya.

Itulah sebabnya FSP RTMM-SPSI Jatim memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi kenaikan cukai rokok pada 2021, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT). Industri ini perlu dilindungi karena termasuk industri padat karya yang bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran di daerah.

 

2 dari 3 halaman

Melindungi Industri

Dua Sisi Mata Uang Kebijakan Rokok di Kota Malang
Perbesar
Pekerja di sebuah perisahaan rokok di Malang. Industri rokok daerah ini terus menyusut, sulit berkembang (Zainul Arifin/Liputan6..com)

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) juga mendesak pemerintah untuk melindungi industri SKT dari kenaikan cukai. Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan pemerintah harus bijaksana dalam menentukan kebijakan cukai tembakau.

“Keadilan harus dipertimbangkan terutama sektor padat karya seperti SKT dan petani, biar enggak makin menderita,” ujar Budidoyo dalam webinar.

Dia mengatakan bahwa dalam kebijakan pemerintah harus ada keadilan untuk tenaga kerja dan petani yang berjumlah jutaan orang. Itulah sebabnya AMTI mendorong pemerintah untuk memikirkan nasib para petani dan pekerja sektor SKT dalam menentukan kebijakan kenaikan cukai.

“Di SKT rata-rata perempuan, kalau mereka kehilangan pekerjaan kasihan, karena mereka juga menjadi tulang punggung. Di sini boleh menaikkan cukai, tapi juga rasional. Tidak seperti kemarin naik 23 persen,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓